Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak terpancing dengan wacana "people power" atau revolusi pasca-pelaksanaan Pemilu 2019, karena kita punya tanggung jawab agar bangsa Indonesia tetap kondusif.
"Kita memiliki tanggung jawab yang sama agar Indonesia tetap kondusif, kendati ruang publik masih bising karena dijejali isu-isu tentang hasil Pemilu 2019," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.Dia justru menyarankan agar sesama anak bangsa justru mendorong semua lapisan masyarakat untuk tetap fokus pada kegiatan ibadah puasa Ramadhan dan melakukan persiapan menyongsong Idul Fitri.
Bambang menilai Polri dan TNI yang terus memobilisasi aparat keamanan dan melakukan langkah-langkah persuasif terkait wacana "people power" menjadi bukti bahwa keamanan nasional dan ketertiban umum terjaga, dan tetap dalam kendali TNI, Polri dan aparat penegak hukum.
"Isu atau wacana tentang 'people power' dan revolusi telah direspons dengan bijaksana dan terukur oleh Polri," ujarnya.
Menurut Bambang, pemerintah pun telah menunjuk sebuah tim untuk mengkaji aspek hukum dari ucapan atau pernyataan sejumlah pihak untuk mencegah terjadinya perpecahan bangsa.
Dia menilai, keputusan pemerintah dan Polri memilih pendekatan halus atau "soft approach" untuk isu "people power" dan revolusi menjadi bukti bahwa aspek keamanan nasional dan ketertiban umum masih berada dalam kendali TNI, Polri dan aparat penegak hukum lainnya.
"Pilihan 'soft approach' itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah bersama TNI dan Polri tidak panik. Sebab, Indonesia pada dasarnya memang sangat kondusif hingga pasca-pengumuman KPU," katanya.
Karena itu menurut dia, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk cemas atau khawatir karena kebisingan yang timbul karena isu-isu seputar hasil Pemilu 2019 diyakini tidak akan menjerumuskan negara ini dalam situasi tidak kondusif.
Menurut dia, tidak ada ketegangan yang mengganggu roda pemerintahan karena Presiden Joko Widodo terus blusukan ke sejumlah daerah, sementara DPR pun mulai menjalani masa sidang.
Berita Terkait
NasDem evaluasi usulan hak angket dan dampak kepentingan bangsa
Kamis, 21 Maret 2024 9:02 Wib
Pangdam XIII/Merdeka sebut Rakernis sebagai sarana evaluasi
Senin, 26 Februari 2024 21:09 Wib
KPU evaluasi debat capres perdana dengan kumpulkan tim pemenangan paslon
Kamis, 14 Desember 2023 5:52 Wib
Gagal di China Masters, Bagas/Fikri lakukan evaluasi
Rabu, 22 November 2023 18:32 Wib
Banyak cabang olahraga tak capai target Asian Games 2022, Menpora siap evaluasi
Selasa, 10 Oktober 2023 6:44 Wib
Sistem zonasi PPDB berpotensi kecurangan, Puan minta pemerintah evaluasi kembali
Jumat, 14 Juli 2023 23:10 Wib
Kemenkumham Sulawesi Utara gelar evaluasi pelaksanaan rapat harmonisasi Ranperda
Kamis, 13 Juli 2023 17:25 Wib
Itjen Kemenkumham lakukan penguatan satuan kerja di Sulut
Kamis, 18 Mei 2023 2:59 Wib