TPAKD perkuat inklusi keuangan berdampak pertumbuhan ekonomi Sulut

Rabu, 25 Februari 2026 19:07 WIB

Kepala Wilayah Otoritas Jasa keuangan (OJK) Sulut dan Gorontalo (SulutGo), Robert Sianipar, di Manado. ANTARA/Nancy L Tigauw

Manado (ANTARA) - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus memperkuat inklusi keuangan yang nantinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi (PE) di Sulawesi Utara (Sulut).

"Berdasarkan evaluasi pelaksanaan TPAKD tahun 2023-2025, diperlukan penguatan dan kebijakan agar semakin efektif dalam mendorong inklusi keuangan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah," kata Kepala Wilayah Otoritas Jasa keuangan (OJK) Sulut dan Gorontalo (SulutGo), Robert Sianipar, di Manado, Rabu.

Dia mengatakan, program TPAKD masih dominan pada kegiatan peningkatan literasi, penguatan inklusi keuangan pembiayaan UMKM, pemanfaatan rekening aktif, dan pendalaman sektor riil. Ini belum menjadi fokus utama dan merata.

Kemudian masih minim program orisinal yang diinisiasi oleh TPAKD, mengingat sebagian besar laporan program TPAKD masih bersumber dari data penyaluran KUR dan tabungan dari perbankan.

Ia mengatakan, untuk ketersediaan anggaran, TPAKD belum memiliki dukungan anggaran yang memadai dan terstruktur, sehingga membatasi intensitas kegiatan, inovasi, serta keberlanjutan program kerja.

Partisipasi dalam sertifikasi TPAKD dan penguatan belum merata, berdampak pada perbedaan kualitas perencanaan, pengawasan dan evaluasi antardaerah.

Daerah akses pembiayaan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang saat ini tersedia masih belum sepenuhnya dimanfaatkan secara sistematis untuk memperkuat sektor unggulan, sebagai penggerak ekonomi daerah.

Sehingga, katanya, penguatan program inklusi keuangan dan TPAKD perlu meningkatkan proporsi program yang berorientasi pada perluasan akses dan pemanfaatan layanan keuangan, khususnya pembiayaan UMKM dan sektor unggulan. Kemudian dengan tetap memastikan Iiterasi keuangan berjalan sebagai pendukung, agar akses tersebut berkelanjutan dan produktif.

Penetapan Program Ekonomi Daerah (PED) sebagai prioritas mendorong akselerasi sektor unggulan daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan.