Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat kapasitas dan jejaring komunikasi publik pemerintah agar makin adaptif, profesional, dan kolaboratif di tengah derasnya transformasi digital.
“Komunikasi publik hari ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Ia harus membangun kepercayaan dan partisipasi warga. Ruang publik digital perlu diisi oleh konten positif agar tidak dikuasai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab,” ujar Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemenkomdig Nursodik Gunarjo seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Rabu.
Hal itu dikatakan Nursodik dalam sambutan ketika membuka tiga kegiatan strategis yang digelar serentak di Denpasar, Bali pada Rabu (29/10) yakni; Indonesia.go.id (IGID) Menyapa, Forum Media Monitoring (FoMo), dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standardisasi Konten Pemerintah.
Ketiga kegiatan itu secara resmi menegaskan pentingnya membangun sistem komunikasi publik yang kredibel, bermakna, dan membangkitkan partisipasi masyarakat.
Nursodik menyebutkan tiga kegiatan tersebut memiliki benang merah yang sama, yakni memperkuat kapasitas dan sinergi komunikasi publik antarinstansi agar mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pola informasi masyarakat.
Dalam kegiatan IGID Menyapa, Kemenkomdigi melalui portal resmi Indonesia.go.id hadir langsung menyapa masyarakat dengan tema “Sehat Sejak Dini untuk Generasi Emas”.
Kegiatan itu dihadiri komunitas konten positif serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Bali, guna mendorong generasi muda peduli terhadap kesehatan dan literasi digital.
“Generasi yang sehat adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, komunikasi publik harus mampu menyentuh kesadaran generasi muda agar peduli sejak dini terhadap kesehatan, informasi, dan masa depan bangsanya,” ujar Nursodik.
Sementara itu, kegiatan Forum Media Monitoring (FoMo) menjadi wadah berbagi praktik baik antarkementerian dan lembaga dalam pengelolaan isu publik berbasis data.
“Media monitoring bukan hanya memantau percakapan publik, tetapi juga memahami persepsi, sentimen, dan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” jelas Nursodik.
Dia menegaskan bahwa pendekatan berbasis data akan menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk membangun kebijakan komunikasi publik yang responsif, empatik, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Sedangkan kegiatan ketiga adalah Bimtek Standardisasi Konten, yang berfokus pada peningkatan kualitas dan keseragaman standar produksi konten pemerintah. Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2024 tentang pengendalian urusan perlindungan konten bidang komunikasi dan informatika.
“Standarisasi diperlukan agar setiap tahapan komunikasi mulai dari perencanaan, produksi, validasi, hingga distribusi, yang memiliki acuan yang sama di seluruh instansi pusat dan daerah,” terang Nursodik.
Nursodik menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi tulang punggung komunikasi publik di era digital. Pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan komunitas digital harus bekerja bersama untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan informatif.
“Kita semua adalah pihak yang bertanggung jawab mengisi ruang publik digital dengan hal-hal baik. Karena jika orang baik diam, ruang publik akan diisi oleh hal yang tidak baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfosan) Provinsi Bali I Gede Sidharta Putra yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan standardisasi komunikasi publik sebagai kunci memperkuat tata kelola informasi pemerintah di era digital.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk memperkuat jejaring komunikasi publik, memastikan pesan pemerintah tersampaikan dengan efektif, konsisten, dan kreatif,” ujar Aryana.
Karena itu, dirinya mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai ruang belajar dan berbagi praktik baik, demi terwujudnya komunikasi publik yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Mari manfaatkan setiap sesi dengan sebaik-baiknya. Bangun jejaring komunikasi yang kuat, kreatif, dan berdampak. Dengan kolaborasi, kita bisa menjadikan komunikasi publik sebagai tulang punggung keberhasilan pembangunan nasional,” tuturnya.
Melalui tiga kegiatan strategis itu, Kemenkomdigi berharap komunikasi publik pemerintah semakin terarah, partisipatif, dan berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika era digital.
