
Pemkab Minahasa kumpulkan pimpinan agama antisipasi dampak kerusuhan Tolikara

Minahasa, 22/7(AntaraSulut) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Minahasa, Sulawesi Utara(Sulut) mengantisipasi dampak kerusuhan Tolikara dengan melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan agama yang ada di daerah itu,
Jantje mengatakan selain dirazia, para tamu atau pendatang masuk Minahasa, wajib melapor ke aparat desa atau kelurahan setempat paling lambat 24 jam, tanpa padang bulu, kalau tidak melaporkan diri patut dicurigai kemungkinan lakukan tindakan tidak terpuji.
Termasuk yang akan dilakukan razia identitas yakni penghuni rumah kos atau penginapan yang ada di Tondano sebagai ibukota Kabupaten Minahasa maupun kota-kota lainnya di daerah itu.
"Saya perintahkan kepada para camat untuk secara cermat dan intensif mengawasi masyarakat terutama para pendatang yang masuk ke wilayah masing-masing, utamanya harus diketahui maksud dan tujuan mereka," kata Jantje.
Bila identitasnya tidak lengkap, kata Jantje, maka pemerintah bersama aparat keamanan agar memulangkan yang bersangkutan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya bibit perpecahan di antara masyarakat Minahasa.
Kapolres Minahasa AKBP Ronald Rumondor mengatakan dalam laporan intelejen, Minahasa merupakan salah satu daerah berpotensi terjadi konflik, hanya saja karena adanya kebersamaan antar umat beragama serta peran tokoh agama dan partisipasi aktif seluruh masyarakat Minahasa, sehingga daerah tersebut tetap aman dan damai hingga kini.
"Nah kondisi aman dan damai ini harus kita pertahankan terus, salah satunya dengan melakukan antisipasi dini dengan melakukan razia identitas secara terus menerus," kata Ronald.
Di akhir pertemuan tersebut, para tokoh agama sepakat membantu pemerintah daerah dalam menciptakan suasana kondusif pada masyarakat Minahasa dengan memberikan pecerahan menyejukkan pada umat yang dipimpinnya, karena damai itu indah.***2***
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
