Profil Dudung Abdurachman, Penasihat Presiden bidang pertahanan

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dengan demikian per hari ini Dudung, yang merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ke-33, bakal bekerja memberikan nasihat, rekomendasi, dan usulan-usulan mengenai pembangunan postur pertahanan nasional sekaligus penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Terpilihnya Dudung dalam barisan penasihat khusus Presiden Prabowo pun mengakhiri masa pensiunnya yang dalam beberapa bulan terakhir dia isi dengan mengajar dan berbisnis. Dudung purnabakti sebagai prajurit TNI dan purnatugas sebagai KSAD pada 19 November 2023 tepat saat dia berusia 58 tahun.

Dudung saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan selepas dilantik menjelaskan ada beberapa isu yang menjadi perhatiannya, antara lain situasi perang di Gaza yang meluas ke Lebanon, serta negara-negara berkonflik lainnya yang saat ini menjadi tujuan misi perdamaian prajurit TNI bersama pasukan perdamaian PBB.

Dia juga menekankan isu-isu pertahanan di Papua bakal menjadi sorotan.

Kemudian, dia menyebut bakal turun langsung ke satuan-satuan untuk mengecek kelayakan alutsista serta persenjataan yang saat ini digunakan oleh TNI.

Dalam kesempatan yang sama, Dudung pun menjelaskan masalah pertahanan tak hanya sebatas pengadaan alutsista, tetapi ada juga dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Sementara itu, terkait tugasnya sebagai Ketua KKIP, Dudung menyebut bakal menggelar audit menyeluruh kepada industri pertahanan dalam negeri berplat merah alias perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN).

“Nanti akan kami lihat, kami cek, kami audit forensiklah, kami lihat secara utuh,” kata Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional itu.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, struktur KKIP mengalami beberapa perubahan. KKIP saat ini tidak lagi dipimpin oleh Presiden, melainkan oleh Ketua Komite, tetapi Ketua KKIP bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Dudung dibantu oleh Ketua Harian yaitu Menteri Pertahanan, dan Wakil Ketua Harian Menteri BUMN, Sekretaris Komite, Ketua Tim Pelaksana, dan Tim Ahli.

Dalam struktur organisasinya, KKIP juga terdiri atas anggota-anggota, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Menteri Investasi, Panglima TNI, Kapolri, Menteri ESDM, dan Menteri Perdagangan.

Perjalanan karier militer

Presiden memilih Dudung sebagai penasihatnya tentu dengan berbagai pertimbangan, yang salah satunya terkait dengan prestasi dan pengalaman-pengalamannya semasa berdinas di lingkungan TNI.

Dudung mengawali karier militernya selepas lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1988. Purnawirawan bintang empat itu, yang merupakan kelahiran Bandung, Jawa Barat, langsung masuk dalam Korps Infanteri TNI AD.

Dalam riwayat penugasannya, Dudung menghabiskan masa-masa prajurit mudanya di Batalyon Yonif Raider Khusus 744/Satya Yudha Bakti yang bermarkas di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Dia dipercaya memimpin komandan peleton sejak 1989–1994.

Yonif Raider Khusus 744 juga pernah menjadi tempat penugasan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setidaknya pada 1986–1988. Yonif RK 744 pada masa-masa SBY dan Dudung bertugas menjadi satuan tempur utama yang dikerahkan untuk menumpas pemberontakan di Timor-Timor.

Karier Dudung terus menanjak menjadi komandan kompi (1995), komandan kelas satuan pendidikan di Pusat Kesenjataan Infanteri TNI AD (1995–1998).

Kemudian selepas itu, Dudung mendapatkan promosi mengisi posisi sebagai Wakil Komandan (Wadan) Yonif 401/Alugoro (1998–1999), Wadan Yonif 401/Banteng Raider (1999–2000), Kepala Staf Kodim 0733/BS Semarang (2000–2002), dan perwira senior bidang operasi di lingkungan Kodam II/Sriwijaya (2002).

Dudung naik pangkat sebagai letnan kolonel saat dipercaya menjabat sebagai Komandan Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya (2002–2004), Dandim 0406/Musi Rawas (2004–2006), dan Dandim 0418/Palembang. Dudung pada 2010 kembali naik pangkat menjadi kolonel dan mengisi berbagai jabatan di lingkungan Markas Besar TNI AD, Markas Besar TNI, sebagai perwira urusan personel, hingga pada 2015 ia pun mengisi jabatan sebagai Komandan Detasemen Markas TNI.

Dia kemudian pecah bintang alias naik pangkat menjadi brigadir jenderal saat menjabat Wakil Gubernur Akmil (2015–2016), kemudian Dudung lanjut menjadi staf khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2016–2017), dan Wakil Asisten Teritorial KSAD (2017–2018).

Dudung kembali mendapatkan promosi dan naik pangkat menjadi mayor jenderal saat mengisi posisi Gubernur Akmil (2018–2020), kemudian dia lanjut memimpin wilayah saat menjadi Pangdam V Jaya (2020–2021).

Saat menjabat Pangdam Jaya ia sempat viral dan menjadi sorotan karena memerintahkan prajuritnya mencopot baliho-baliho yang dipasang Front Pembela Islam (FPI). Organisasi itu saat ini telah bubar sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan.

Selepas menjabat sebagai Pangdam kurang dari setahun, Dudung dipromosikan sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) Ke-42 menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono pada 2021. Dudung juga tak terlalu lama menjabat Pangkostrad, karena dia pada tahun yang sama juga ditunjuk oleh Presiden Ke-7 RI memimpin TNI AD sebagai kepala staf.

Dudung mengemban amanah sebagai KSAD selama hampir dua tahun — tepatnya satu tahun lebih 342 hari — sampai pensiun pada 19 November 2023.

Berbekal pengalaman panjang bidang operasi, strategi, dan manajerial itu, Dudung pun diharapkan ke depan dapat memberi masukan-masukan yang tepat dan efektif kepada Presiden untuk membangun pertahanan Indonesia yang berdaya gentar baik di tingkat kawasan maupun dunia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Profil Dudung Abdurachman, Ketua KKIP dan penasihat pertahanan RI 1