Jakarta (ANTARA) - Partai Golkar secara resmi mengusung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi untuk maju menjadi calon Gubernur Banten dalam Pilkada 2024.
Hal tersebut dipastikan setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan formulir B1-KWK kepada Airin dan Ade di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa.
Bahlil mengatakan pihaknya sangat bangga mengusung Airin lantaran mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu merupakan salah satu kader terbaik Golkar.
"Saya pikir Partai Golkar adalah partai besar dan Ibu Airin adalah anak kandung Partai Golkar. Rasanya tidak pas kalau tidak diantarkan ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi," kata Bahlil.
Airin mengaku bangga lantaran akhirnya diusung oleh partainya sendiri dalam pilkada di Banten.
Kepada awak media, Airin mengaku akan langsung mendaftar ke KPUD Banten besok. "Kami maunya sih besok, cuman kita lihat dulu apakah persiapannya sudah lengkap," kata dia.
Sebelumnya, PDI Perjuangan resmi juga memberikan dukungan kepada Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Banten 2024
"Dari Provinsi Banten Ibu Airin Rachmi Diany didampingi oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8).
Menurutnya, Banten saat ini sudah bergelora lantaran pada Minggu (26/8) rakyat sudah mengukuhkan kedua pasangan ini untuk maju dalam Pilkada Banten 2024.
"Meskipun ada hambatan kiri-kanan, tapi harus punya semangat juang kata Ibu Mega," jelas Hasto.
Sebelumnya, dukungan kepada pasangan Airin-Ade itu diberikan melalui penyerahan formulir rekomendasi B1 Parpol KWK dalam acara Deklarasi Banten Maju Bersama di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Minggu.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan PDIP mendukung Airin pada Pilkada Banten secara mandiri karena melihat tidak ada dukungan dari Partai Golkar.
"Sampai akhirnya kami mendengar dari beberapa sumber teman-teman di DPP Golkar yang nada-nadanya kami menangkap kesan untuk mengambil skema politik yang lain di Provinsi Banten. Akhirnya kami sempat berpikir ulang, apakah PDIP harus menerima nasib seperti di DKI Jakarta, ditinggalkan, tidak punya mitra politik," ungkap Basarah.
