"Pemotongan honor para THL yang bekerja di RSUD memang dilakukan, tetapi itu bukan pungli, sebab kami lakukan mengacu pada Peraturan Wali Kota Manado, Nomor 1 tahun 2022 tentang TPP ASN," kata Rumondor, di Manado, Kamis.
Dia juga menjelaskan, pemotongan dilakukan mengikuti isi Perwal 1/2022, jika terlambat masuk kerja, absen, pulang belum waktunya semuanya dan hasilnya itu yang dihitung, baru kemudian honor para THL diajukan ke keuangan dan dibayarkan langsung ke rekening para THL di RSUD Manado.
"Jadi tidak ada Pungli, karena kami tidak mengambil sepeser pun uang dari honor para THL, karena hanya besaran honor setelah pemotongan karena tidak disiplin THL yang kami ajukan untuk dibayarkan, tak ada yang tersangkut dimana-mana," katanya.
Di sisi lain, dia menegaskan, aturan tentang honor THL termasuk pemotongan itu mengacu pada Perwal 1/2022, sebab menurutnya, itu dasar hukum yang dianggap paling tepat digunakan, karena belum ada aturan hukum lainnya yang dianggap dekat.
Namun dia pun mengatakan, sebenarnya selain itu, perjanjian kontrak kerja antara rumah sakit dengan para THL pun menjadi dasar melakukan tindakan tegas, termasuk memberikan sanksi pemotongan honor dengan besaran tertentu jika melanggar, namun menolak menunjukkannya kepada pekerja media, dengan alasan harus ditunjukkan lebih dulu pada inspektorat.
Sementara pemerhati pemerintahan Manado, Terry Umboh, mengatakan, seharusnya dalam memberikan sanksi kepada THL lebih bijaksana.
Sebab menurutnya, jika memotong honor, maka yang akan terpengaruh adalah aspek sosial dan ekonomi para THL, mengingat sisa yang diterima bisa dipastikan tidak akan bisa menutupi pengeluaran atau kebutuhan hidup mereka.
"Harusnya lebih bijaksana, berikan dulu teguran pertama, kedua, ketiga sampai peringatan keras, baru dieksekusi dengan pemotongan honor, supaya juga tidak akan mempengaruhi kinerja para THL melayani masyarakat yang datang berobat di RSUD Manado," katanya.
