Jacko Jadi Staf Khusus Gubernur Sulut

Rabu, 13 April 2011 03:42 WIB

Manado, (Antaranews) - Jakson Kumaat, mantan calon Walikota Manado pada pilkada tahun lalu, dipercaya menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Sulut, Bidang Fasilitasi dan Investasi yang baru dibentuk pemerintah provinsi guna mengembangkan investasi di daerah ini.

"Pengusaha sekaligus politikus yang akrab disapa Jacko ini dibebani tugas untuk mempersiapkan pembentukan Badan Fasilitasi Investasi Sulawesi Utara (North Sulawesi Investment Board) yang akan berkedudukan di Manado, Singapura dan Hongkong," kata Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil usai melantik staf khusus Gubernur, di Manado, Selasa.

Pembentukan Badan ini tidak membebani APBD, dengan kata lain, kata Djouhari, pejabat yang dilantik ini diberi tugas mencari dana dari pihak ketiga yang nantinya akan di hibahkan ke pemerintah Sulawesi Utara.

"Singapura dan Hongkong dipilih sebagai kantor Badan Fasilitasi Investasi Sulawesi Utara dikarenakan Singapura dan Hongkong merupakan pusat ekonomi di Asia," kata Jacko usai dirinya dilantik sebagaf staf khusus Gubernur Bidang Fasilitasi dan Investasi.

Negara tetangga, Singapura, kata Jacko mempunyai kekuatan ekonomi di ASEAN sedangkan Hongkong memiliki kekuatan ekonomi yang bersinggungan dengan Cina dan Asia secara umumnya, karena itu akan dipilih menjadi tempat badan fasilitasi investasi Sulut.

"Kenyamanan dan keamanan yang tercipta di Sulut selama ini, menjadi penarik bagi investor, selain kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah daerah," kata Jacko.

Jacko mengatakan, siap membantu dan memfasilitasi para investor yang ingin bertanya mengenai berbagai hal yang mereka butuhkan untuk menanamkan investasinya di Sulut.

Dalam hal tertentu Badan Fasilitasi Investasi, kata Jacko akan mencoba merancang kebijakan perijinan investasi gratis dengan bekerja sama dengan SKPD instansi terkait setempat, bila investor tersebut bersedia tanamkan modal minimal lima tahun.

"Selain minimal lima tahun bertahan di Sulut, investor tersebut harus mempekerjakan minimal 80 persen tenaga kerja lokal, guna mengurangi angka pengangguran di Sulut, " kata Jacko.

Badan Fasilitasi Investasi Sulut ini, kata Jacko akan menjadi jembatan jika terjadi permasalahan antara investor dengan masyarakat sekitar, tujuannya agar perusahaan dapat terus berjalan dan memberikan dampak baik bagi masyarakat sesuai aturan yang berlaku.