Manado (ANTARA) - DPRD Manado, Kamis sore, menggelar paripurna laporan hasil pembahasan komisi terhadap LPKJ Wali Kota 2019, dipimpin ketua DPRD Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes, Apt.
Dalam paripurna yang digelar terbatas karena mengikuti protokol COVID-19 itu, sejumlah kritikan disampaikan DPRD terhadap kinerja pemerintah kota, baik soal anggaran maupun program, serta sikap perangkat daerah yang dinilai tak koperatif dengan tak menghadiri pembahasan.
"Kami menggelar rapat dengan video conference, karena semuanya terbatas, sehingga wali kota dan wakil ikut secara virtual dalam jaringan, demikian juga para kepala perangkat daerah, sedangkan Sekdakota hadir di ruang rapat paripurna," kata Ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey.
Dalam paripurna tersebut, katanya, seluruh komisi melaporkan hasil pembahasan yang dilakukan bersama perangkat daerah, meskipun yang dibahas itu adalah LKPJ yang belum diaudit BPK.
"Namun tetap ada kritikan, saran dan catatan yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan program dan anggaran, sebab ada sejumlah hal yang dipertanyakan dan tak sesuai dengan APBD yang disepakati sebelumnya," katanya Ibu Al.
Ketua Komisi IV, Lily Walandha, MBA, misalnya dalam laporan hasil pembahasan bersama dengan mitranya menyorot sejumlah hal, dan disampaikan secara rinci dalam paripurna.
"Kami menyoroti sikap dinas sosial, yang tidak koperatif sebab tak hadir sama sekali selama pembahasan, jadi harus menjadi catatan dan perhatian wali kota," katanya.
Meskipun secara umum, katanya pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah, sementara semua masukan komiisi IV ditanggapi wali kota yang juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena DPRD bersedia membahas LKPJ 2019.
Sementara komisi II, dalam laporannya mengkritisi pemerintah soal transparansi mengenai pergeseran anggaran, dan peruntukannya, jadi minta agar kedepannya diperjelasan apa tujuan menggesernya.
Komisi II juga minta pemerintah mengevaluasi kebijakan pemerintah soal pelaku usaha di pusat kota Manado, yang dinilai tak adil.
Secara keseluruhan dalam paripurna tersebut, DPRD mengkrtisi pemerintah dan berharap kedepannya semua melakukan perubahan, tetap terbuka denngan lembaga legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Sementara Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, menyampaikan terima kasih kepada DPRD karena sudah bersedia membahas LPKJ Wali Kota 2019, dan berharap kedepannya sinergitas tetap terpelihara.***
Dalam paripurna yang digelar terbatas karena mengikuti protokol COVID-19 itu, sejumlah kritikan disampaikan DPRD terhadap kinerja pemerintah kota, baik soal anggaran maupun program, serta sikap perangkat daerah yang dinilai tak koperatif dengan tak menghadiri pembahasan.
"Kami menggelar rapat dengan video conference, karena semuanya terbatas, sehingga wali kota dan wakil ikut secara virtual dalam jaringan, demikian juga para kepala perangkat daerah, sedangkan Sekdakota hadir di ruang rapat paripurna," kata Ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey.
Dalam paripurna tersebut, katanya, seluruh komisi melaporkan hasil pembahasan yang dilakukan bersama perangkat daerah, meskipun yang dibahas itu adalah LKPJ yang belum diaudit BPK.
"Namun tetap ada kritikan, saran dan catatan yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan program dan anggaran, sebab ada sejumlah hal yang dipertanyakan dan tak sesuai dengan APBD yang disepakati sebelumnya," katanya Ibu Al.
Ketua Komisi IV, Lily Walandha, MBA, misalnya dalam laporan hasil pembahasan bersama dengan mitranya menyorot sejumlah hal, dan disampaikan secara rinci dalam paripurna.
"Kami menyoroti sikap dinas sosial, yang tidak koperatif sebab tak hadir sama sekali selama pembahasan, jadi harus menjadi catatan dan perhatian wali kota," katanya.
Meskipun secara umum, katanya pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah, sementara semua masukan komiisi IV ditanggapi wali kota yang juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena DPRD bersedia membahas LKPJ 2019.
Sementara komisi II, dalam laporannya mengkritisi pemerintah soal transparansi mengenai pergeseran anggaran, dan peruntukannya, jadi minta agar kedepannya diperjelasan apa tujuan menggesernya.
Komisi II juga minta pemerintah mengevaluasi kebijakan pemerintah soal pelaku usaha di pusat kota Manado, yang dinilai tak adil.
Secara keseluruhan dalam paripurna tersebut, DPRD mengkrtisi pemerintah dan berharap kedepannya semua melakukan perubahan, tetap terbuka denngan lembaga legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Sementara Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, menyampaikan terima kasih kepada DPRD karena sudah bersedia membahas LPKJ Wali Kota 2019, dan berharap kedepannya sinergitas tetap terpelihara.***