Manado (ANTARA) - Pemuda Tani Indonesia Sulawesi Utara (Sulut) mengharapkan pemerintah dapat memfasilitasi pemasaran hasil pertanian hortikultura di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 di daerah tersebut.
"Harus diakui bencana nonalam yang sementara kita hadapi saat ini yakni pandemi COVID-19 berdampak cukup besar pada sektor pertanian," kata Bendahara DPD Pemuda Tani Indonesia Sulut Herol Kaawoan di Manado, Rabu.
Herol mengatakan bencana ini menuntut masayarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi aktifitas keluar rumah, sehingga masing-masing daerah membuat kebijakan pembatasan sosial, salah satunya Provinsi PapuaP papua Barat dan Maluku yang merupakan tujuan pasar komoditi hortikultura dari Sulawesi utara.
"Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki kurang 16 pelabuhan yang merupakan tujuan kapal penumpang dan barang dari Sulut yang saat ini memberlakukan pembatasan sosial dengan menutup pelabuhan dan fasilitas umum lainnya," kata Herol yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Antar Pulau Sulut (APAP).
Hal ini memberikan dampak buruk bagi para petani maupun peternak karena hasil pertanian dan peternakan yang biasanya diantarpulaukan keluar Sulut jadi menurun padahal petani Sulut sedang mengalami masa panen raya (pengucapan syukur).
Di wilayah Modoinding, ada tanaman yang tidak dipanen dan ada yang dipanen namun dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan secara gratis karena biaya operasional jika hasil pertanian dipanen, lebih besar dari pada keuntungan sehingga para petani memilih untuk tidak memanen.
"Ini merupakan keadaan yang sangat sulit bagi para petani yang hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, otomatis membuat daya beli di masyarakat menurun sehingga roda perputaran perekonomian sejenak terhenti," ujarnya.
Harapan petani bergantung penuh pada kebijakan pemerintah untuk membuat keadaan normal seperti sediakala.
Pemerintah memang telah memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak, namun sebenarnya harapan dari para petani semoga pemerintah bantu agar hasil pertanian boleh menghasilkan uang.
Saat sekarang alangkah baiknya jika pemerintah dapat membeli langsung hasil produk pertanian dan peternakan untuk dibagikan lagi kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, jangan bantuan sosial hanya produk perusahaan/pabrik besar saja.
Tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dengan membeli kapal laut untuk menjawab harapan para petani, peternak, pedagang, shipper Sulawesi utara, seperti beberapa daerah lain provinsi papua dan aceh.
Sulut memiliki beberapa wilayah penghasil hortikultura terbesar dan salah satunya merupakan dapur pangan kawasan Indonesia timur, seperti Modoinding dan Rurukan.
Hasil pertanian yang dikirim keluar Sulawesi Utara setiap bulannya khusus ke wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku kurang lebih 500 ton via kapal pelni ( KM, Sinabung Labobar, Tatamailau dan Lambelu) belum termasuk hasil peternakan.
"Harus diakui bencana nonalam yang sementara kita hadapi saat ini yakni pandemi COVID-19 berdampak cukup besar pada sektor pertanian," kata Bendahara DPD Pemuda Tani Indonesia Sulut Herol Kaawoan di Manado, Rabu.
Herol mengatakan bencana ini menuntut masayarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi aktifitas keluar rumah, sehingga masing-masing daerah membuat kebijakan pembatasan sosial, salah satunya Provinsi PapuaP papua Barat dan Maluku yang merupakan tujuan pasar komoditi hortikultura dari Sulawesi utara.
"Papua, Papua Barat, dan Maluku memiliki kurang 16 pelabuhan yang merupakan tujuan kapal penumpang dan barang dari Sulut yang saat ini memberlakukan pembatasan sosial dengan menutup pelabuhan dan fasilitas umum lainnya," kata Herol yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Antar Pulau Sulut (APAP).
Hal ini memberikan dampak buruk bagi para petani maupun peternak karena hasil pertanian dan peternakan yang biasanya diantarpulaukan keluar Sulut jadi menurun padahal petani Sulut sedang mengalami masa panen raya (pengucapan syukur).
Di wilayah Modoinding, ada tanaman yang tidak dipanen dan ada yang dipanen namun dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan secara gratis karena biaya operasional jika hasil pertanian dipanen, lebih besar dari pada keuntungan sehingga para petani memilih untuk tidak memanen.
"Ini merupakan keadaan yang sangat sulit bagi para petani yang hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, otomatis membuat daya beli di masyarakat menurun sehingga roda perputaran perekonomian sejenak terhenti," ujarnya.
Harapan petani bergantung penuh pada kebijakan pemerintah untuk membuat keadaan normal seperti sediakala.
Pemerintah memang telah memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak, namun sebenarnya harapan dari para petani semoga pemerintah bantu agar hasil pertanian boleh menghasilkan uang.
Saat sekarang alangkah baiknya jika pemerintah dapat membeli langsung hasil produk pertanian dan peternakan untuk dibagikan lagi kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, jangan bantuan sosial hanya produk perusahaan/pabrik besar saja.
Tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dengan membeli kapal laut untuk menjawab harapan para petani, peternak, pedagang, shipper Sulawesi utara, seperti beberapa daerah lain provinsi papua dan aceh.
Sulut memiliki beberapa wilayah penghasil hortikultura terbesar dan salah satunya merupakan dapur pangan kawasan Indonesia timur, seperti Modoinding dan Rurukan.
Hasil pertanian yang dikirim keluar Sulawesi Utara setiap bulannya khusus ke wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku kurang lebih 500 ton via kapal pelni ( KM, Sinabung Labobar, Tatamailau dan Lambelu) belum termasuk hasil peternakan.