Manado (ANTARA) - DPRD Manado, yakin kalau pemerintah kota (Pemkot) sudah memikirkan matang-matang langkah dan konsekwensi mengurangi THL pada triwulan kedua 2020.
Wakil ketua DPRD Manado, Adrey Laikun, ST, mengatakan, hal tersebut, saat menjawab pertanyaan wartawan tentang langkah Pemkot tersebut.
"Kami yakin Pemkot dibawah pimpinan wali kota Vicky Lumentut dan Wakil Mor Bastiaan, sudah mempertimbangkan dengan benar hal tersebut, sebab fokus anggaran sedang diarahkan pada penanganan COVID-19," kata Laikun, di Manado.
Dia mengatakan, saat ini anggaran pemerintah banyak tersedot pada penanganan COVID-19, sehingga suka tidak suka, pemerintah harus menghemat anggaran untuk lainnya.
"Karena itu, saat kontrak selesai, pemerintah memikirkan belum akan memperpanjang kembali, sebab anggaran terbatas," katanya.
Karena itu, legislator yang berasal dari Dapil Tuminting-Bunaken-Bunaken Pulau itu, minta agar masyarakat jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi harus semua aspek.
Dia mengatakan, Pemerintah tidak akan mungkin menelantarkan warganya, sebab itu langkah terbaik adalah dengan melakukan hal tersebut.
Namun dia mengatakan, masih ada jalan yang bisa ditempuh, seperti misalnya tetap mempertahankan jumlah tersebut, namun mengurangi honor, karena keterbatasan anggaran, jadi semua tetap bekerja.
"Tetapi untuk itu, tentu kepala perangkat daerah, harus sangat bijaksana, mengaturnya dan bisa memberikan pemahaman kepada seluruh THL tentang kondisi ril yang terjadi, sehingga tidak akan menyebabkan gesekan diantara para THL," katanya.
Sebagai wakil rakyat, kata Laikun, dia lebih memilih untuk menempuh solusi kedua, dengan mempertahankan jumlah THL meskipun mengurangi honor, daripada harus merumahkan yang bekerja, karena akan menambah berat beban warga kota, juga akan berpotensi menimbulkan konflik baru.
"Sebab itu saya yakin kepada daerah, pasti punya solusi untuk hal tersebut, dan akan melakukan langkah yang bijaksana," katanya.***
Wakil ketua DPRD Manado, Adrey Laikun, ST, mengatakan, hal tersebut, saat menjawab pertanyaan wartawan tentang langkah Pemkot tersebut.
"Kami yakin Pemkot dibawah pimpinan wali kota Vicky Lumentut dan Wakil Mor Bastiaan, sudah mempertimbangkan dengan benar hal tersebut, sebab fokus anggaran sedang diarahkan pada penanganan COVID-19," kata Laikun, di Manado.
Dia mengatakan, saat ini anggaran pemerintah banyak tersedot pada penanganan COVID-19, sehingga suka tidak suka, pemerintah harus menghemat anggaran untuk lainnya.
"Karena itu, saat kontrak selesai, pemerintah memikirkan belum akan memperpanjang kembali, sebab anggaran terbatas," katanya.
Karena itu, legislator yang berasal dari Dapil Tuminting-Bunaken-Bunaken Pulau itu, minta agar masyarakat jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi harus semua aspek.
Dia mengatakan, Pemerintah tidak akan mungkin menelantarkan warganya, sebab itu langkah terbaik adalah dengan melakukan hal tersebut.
Namun dia mengatakan, masih ada jalan yang bisa ditempuh, seperti misalnya tetap mempertahankan jumlah tersebut, namun mengurangi honor, karena keterbatasan anggaran, jadi semua tetap bekerja.
"Tetapi untuk itu, tentu kepala perangkat daerah, harus sangat bijaksana, mengaturnya dan bisa memberikan pemahaman kepada seluruh THL tentang kondisi ril yang terjadi, sehingga tidak akan menyebabkan gesekan diantara para THL," katanya.
Sebagai wakil rakyat, kata Laikun, dia lebih memilih untuk menempuh solusi kedua, dengan mempertahankan jumlah THL meskipun mengurangi honor, daripada harus merumahkan yang bekerja, karena akan menambah berat beban warga kota, juga akan berpotensi menimbulkan konflik baru.
"Sebab itu saya yakin kepada daerah, pasti punya solusi untuk hal tersebut, dan akan melakukan langkah yang bijaksana," katanya.***