Talaud (ANTARA) - Setelah dilantik 26 Februari 2020, kini Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga, telah melewati 100 hari pemerintahan mereka.
Meski hampir menghabiskan 100 pertama di tengah pandemi, namun capaian positif berhasil ditorehkan bupati dan wakil bupati di perbatasan Utara Indonesia ini.
Bupati yang ditemui di kantornya, Senin (11/5) berujar, banyak hal baik yang telah mereka capai, diantaranya kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan yang menurun, terbukanya lapangan pekerjaan, WTP dan lain sebagainya.
"Kita telah berhasil menekan angka kemiskinan, memangkas pengangguran melalui keterbukaan lapangan pekerjaan, mulai dari tenaga kesehatan di setiap desa, tenaga PAUD dan lainya,"kata bupati.
Disinggung soal pencapaian yang belum berhasil dilakukan dalam 100 hari, bupati tak menampiknya dan mengaku bahwa masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan.
Salah satunya, ungkap bupati, adalah upaya pembenahan terhadap ruang-ruang yang berpotensi korupsi.
"Kami saat ini terus menutup ruang-ruang yang berpotensi berdasarkan item-item yang ditunjuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Saat ini kami tengah membahasnya,"imbuh bupati.
Dicontohkannya, salah satu ruang yang berpotensi korupsi adalah penggunaan dana desa dan penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karenanya, dipastikan bupati mereka akan menerapkan transparansi penggunaan anggaran, lelang jabatan, fit and proper test dan mengatur secara online penempatan jabatan.
"Salah satu hal yang paling membanggakan adalah saat ini Kabupaten Talaud masuk sebagai salah satu kabupaten yang lolos pertanggungjawaban anggaran Covid-19, yang memenuhi refokusing dan realokasi dana sesuai permintaan Menteri Keuangan. Sebelas kabupaten dan kota, serta Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi ketentuan itu, sehingga terjadi penundaan pembelanjaan DAU. Namun Talaud berhasilemenuhi ketentuan itu,"tuntas bupati.
Meski hampir menghabiskan 100 pertama di tengah pandemi, namun capaian positif berhasil ditorehkan bupati dan wakil bupati di perbatasan Utara Indonesia ini.
Bupati yang ditemui di kantornya, Senin (11/5) berujar, banyak hal baik yang telah mereka capai, diantaranya kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan yang menurun, terbukanya lapangan pekerjaan, WTP dan lain sebagainya.
"Kita telah berhasil menekan angka kemiskinan, memangkas pengangguran melalui keterbukaan lapangan pekerjaan, mulai dari tenaga kesehatan di setiap desa, tenaga PAUD dan lainya,"kata bupati.
Disinggung soal pencapaian yang belum berhasil dilakukan dalam 100 hari, bupati tak menampiknya dan mengaku bahwa masih ada beberapa hal yang belum diselesaikan.
Salah satunya, ungkap bupati, adalah upaya pembenahan terhadap ruang-ruang yang berpotensi korupsi.
"Kami saat ini terus menutup ruang-ruang yang berpotensi berdasarkan item-item yang ditunjuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Saat ini kami tengah membahasnya,"imbuh bupati.
Dicontohkannya, salah satu ruang yang berpotensi korupsi adalah penggunaan dana desa dan penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karenanya, dipastikan bupati mereka akan menerapkan transparansi penggunaan anggaran, lelang jabatan, fit and proper test dan mengatur secara online penempatan jabatan.
"Salah satu hal yang paling membanggakan adalah saat ini Kabupaten Talaud masuk sebagai salah satu kabupaten yang lolos pertanggungjawaban anggaran Covid-19, yang memenuhi refokusing dan realokasi dana sesuai permintaan Menteri Keuangan. Sebelas kabupaten dan kota, serta Provinsi Sulawesi Utara tidak memenuhi ketentuan itu, sehingga terjadi penundaan pembelanjaan DAU. Namun Talaud berhasilemenuhi ketentuan itu,"tuntas bupati.