Minahasa Tenggara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara mengusulkan penambahan anggaran untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial.
"Kami mengusulkan pada saat pandemi COVID-19 ini, untuk program BLT di Minahasa Tenggara dapat ditambah anggarannya. Karena masyarakat terdampak cukup banyak. Dan hal ini sudah disampaikan saat video conference dengan menteri sosial," kata Kepala Dinas Sosial Minahasa Tenggara Franky Wowor di Ratahan.
Dia mengungkapkan, berdasarkan basis data terpadu untim Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 3.000an warga, namun angka tersebut sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
"Makanya kami minta perhatian dari pemerintah pusat, dan tetap mencoba mengusulkan untuk ada penambahan,” katanya.
Ditambahkannya, mekanisme penyaluran BLT tersebut nantinya akan melewati Kantor Pos, atau bank yang ditunjuk pemerintah.
Ia menjelaskan, BLT ini akan diberikan kepada keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos, namun syaratnya keluarga tersebut belum menerima bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja
“BLT ini merupakan program Kemensos yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Jadi pemerintah pusat akan memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan, selama tiga bulan bagi keluarga miskin,” jelasnya.
Selain berdasarkan data Kemensos, pemerintah pusat juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lewat teleconference per wilayah Penanganan Fakir Miskin (PFM).
"Kami mengusulkan pada saat pandemi COVID-19 ini, untuk program BLT di Minahasa Tenggara dapat ditambah anggarannya. Karena masyarakat terdampak cukup banyak. Dan hal ini sudah disampaikan saat video conference dengan menteri sosial," kata Kepala Dinas Sosial Minahasa Tenggara Franky Wowor di Ratahan.
Dia mengungkapkan, berdasarkan basis data terpadu untim Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 3.000an warga, namun angka tersebut sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
"Makanya kami minta perhatian dari pemerintah pusat, dan tetap mencoba mengusulkan untuk ada penambahan,” katanya.
Ditambahkannya, mekanisme penyaluran BLT tersebut nantinya akan melewati Kantor Pos, atau bank yang ditunjuk pemerintah.
Ia menjelaskan, BLT ini akan diberikan kepada keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos, namun syaratnya keluarga tersebut belum menerima bansos lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja
“BLT ini merupakan program Kemensos yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo. Jadi pemerintah pusat akan memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan, selama tiga bulan bagi keluarga miskin,” jelasnya.
Selain berdasarkan data Kemensos, pemerintah pusat juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lewat teleconference per wilayah Penanganan Fakir Miskin (PFM).