Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfasilitasi kalangan nelayan dengan membuka gerai permodalan antara lain di Subang, Jawa Barat, dengan melibatkan perbankan dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).
"Dengan gerai permodalan ini, para nelayan akan difasilitasi program kredit dengan skema pendanaan KUR dan skema kredit lainnya. Selain itu juga ada pembiayaan dari BLU LPMUKP untuk mendapatkan kredit bersuku bunga rendah. Modal ini bisa nelayan gunakan untuk menambah operasional menangkap ikan di laut," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pembukaan gerai permodalan itu juga dinilai sesuai amanat Presiden RI yang tertuang dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024.
Selain itu, ujar dia, bersama Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Subang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP melakukan pertemuan dengan nelayan di Dusun Genteng, Desa Patimban, Subang guna menyerap aspirasi.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan mengeluhkan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan karena adanya pembangunan pelabuhan kontainer internasional di wilayah tersebut, yang berdampak kepada jarak daerah penangkapan ikan menjadi semakin jauh dan mengakibatkan biaya operasional nelayan menjadi semakin besar.
Pemerintah juga akan melakukan kajian terhadap permintaan nelayan untuk membangun pelabuhan perikanan Genteng. Pemerintah pusat akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Subang mengingat fasilitas tersebut adalah aset Kabupaten Subang.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyetujui realokasi atau perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 ini dan mengharapkan agar anggaran bagi KKP dapat meningkat pada tahun 2021 mendatang.
"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran sesuai usulan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran KKP di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (24/2).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menjabarkan realokasi dari masing-masing bidang program yang dilaksanakan KKP.
Menteri Edhy memaparkan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP berubah dari Rp515,62 miliar menjadi Rp510,23 miliar.
Kemudian, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP tetap yaitu Rp85,26 miliar, program pengelolaan perikanan tangkap dari Rp702,46 miliar menjadi Rp657,46 miliar, serta program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1 triliun.
Selanjutnya, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dari Rp366,01 miliar menjadi Rp321,01 miliar, program pengelolaan ruang laut dari Rp507,85 miliar menjadi Rp469,85 miliar, serta program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,77 triliun, serta program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari Rp601,07 miliar menjadi Rp586,07 miliar.
Satu-satunya program yang dalam realokasi ini mengalami kenaikan adalah program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, yaitu dari Rp739,57 miliar menjadi Rp1,03 triliun.
"Dengan gerai permodalan ini, para nelayan akan difasilitasi program kredit dengan skema pendanaan KUR dan skema kredit lainnya. Selain itu juga ada pembiayaan dari BLU LPMUKP untuk mendapatkan kredit bersuku bunga rendah. Modal ini bisa nelayan gunakan untuk menambah operasional menangkap ikan di laut," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pembukaan gerai permodalan itu juga dinilai sesuai amanat Presiden RI yang tertuang dalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024.
Selain itu, ujar dia, bersama Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Subang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP melakukan pertemuan dengan nelayan di Dusun Genteng, Desa Patimban, Subang guna menyerap aspirasi.
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan mengeluhkan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan karena adanya pembangunan pelabuhan kontainer internasional di wilayah tersebut, yang berdampak kepada jarak daerah penangkapan ikan menjadi semakin jauh dan mengakibatkan biaya operasional nelayan menjadi semakin besar.
Pemerintah juga akan melakukan kajian terhadap permintaan nelayan untuk membangun pelabuhan perikanan Genteng. Pemerintah pusat akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Subang mengingat fasilitas tersebut adalah aset Kabupaten Subang.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyetujui realokasi atau perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 ini dan mengharapkan agar anggaran bagi KKP dapat meningkat pada tahun 2021 mendatang.
"Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui perubahan alokasi anggaran sesuai usulan eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran KKP di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (24/2).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga menjabarkan realokasi dari masing-masing bidang program yang dilaksanakan KKP.
Menteri Edhy memaparkan, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP berubah dari Rp515,62 miliar menjadi Rp510,23 miliar.
Kemudian, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP tetap yaitu Rp85,26 miliar, program pengelolaan perikanan tangkap dari Rp702,46 miliar menjadi Rp657,46 miliar, serta program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari Rp1,06 triliun menjadi Rp1 triliun.
Selanjutnya, program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dari Rp366,01 miliar menjadi Rp321,01 miliar, program pengelolaan ruang laut dari Rp507,85 miliar menjadi Rp469,85 miliar, serta program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dari Rp1,86 triliun menjadi Rp1,77 triliun, serta program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dari Rp601,07 miliar menjadi Rp586,07 miliar.
Satu-satunya program yang dalam realokasi ini mengalami kenaikan adalah program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya, yaitu dari Rp739,57 miliar menjadi Rp1,03 triliun.