Manado (ANTARA) - Komisi III DPRD Manado, menemukan masalah dalam pekerjaan fisik yang harus diselesaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Senin.
Ketua Komisi III, Jonas Ronni Makawata, SE, mengatakan, dalam pertemuan denganDinas Perkim yang dipimpin langsung Kepala Dinas Deasy Lumowa, ada pekerjaan yang sesuai laporan dan realisasi fisik.
"Termasuk juga dengan hasil temuan kami ketika turun lapangan, ada ternyata yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang kami temukan," kata Makawata.
Karena itu, katanya, Komisi III akan terus melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan pekerjaan terutama yang dilakukan pada akhir tahun, sudah berjalan dengan benar atau tidak.
Sedangkan dalam dengar pendapat dengan Dinas PUPR, Komisi III menyesalkan ketidakhadiran kepala perangkat daerah itu, meskipun beralasan sedang menemani wali kota, dan diwakili Sekretaris Steven Tairas.
Karena menurutnya, berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan komisi III, ada sejumlah temuan seperti proyek drainase yang bermasalah dan tak terlaksana dengan benar, bahkan terkesan asal-asalan saja.
"Karena itu, kami berharap pekerjaan fisik tahun ini dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dan pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik sampai tuntas, jangan hanya sepotong-potong seperti membangun maupun memperbaiki drainase hanya 100 meter saja seperti kebiasaan selama ini, tetapi harus diselesaikan sampai ke sungai," katanya.
Dengan demikian menurutnya maka bisa ikut menyelesaikan masalah yang terjadi, karena sudah terlihat akibat proyek dilaksanakan hanya sepotong-potong, maka dampaknya adalah genangan air tinggi, sampai ke rumah warga dan air naik ke jalan sebab drainase tidak baik dikeruk namun hanya diperbaiki di permukaan saja.
Makawata mengatakan, komisi III mengingatkan agar dalam pelaksanaan proyek 2020 ini lebih baik lagi, dan lelang di ULP harus dilakukan sejak awal tahun sehingga tidak akan terlambat dan pekerjaan tidak tergesa-gesa. ***
Ketua Komisi III, Jonas Ronni Makawata, SE, mengatakan, dalam pertemuan denganDinas Perkim yang dipimpin langsung Kepala Dinas Deasy Lumowa, ada pekerjaan yang sesuai laporan dan realisasi fisik.
"Termasuk juga dengan hasil temuan kami ketika turun lapangan, ada ternyata yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang kami temukan," kata Makawata.
Karena itu, katanya, Komisi III akan terus melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan pekerjaan terutama yang dilakukan pada akhir tahun, sudah berjalan dengan benar atau tidak.
Sedangkan dalam dengar pendapat dengan Dinas PUPR, Komisi III menyesalkan ketidakhadiran kepala perangkat daerah itu, meskipun beralasan sedang menemani wali kota, dan diwakili Sekretaris Steven Tairas.
Karena menurutnya, berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan komisi III, ada sejumlah temuan seperti proyek drainase yang bermasalah dan tak terlaksana dengan benar, bahkan terkesan asal-asalan saja.
"Karena itu, kami berharap pekerjaan fisik tahun ini dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dan pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik sampai tuntas, jangan hanya sepotong-potong seperti membangun maupun memperbaiki drainase hanya 100 meter saja seperti kebiasaan selama ini, tetapi harus diselesaikan sampai ke sungai," katanya.
Dengan demikian menurutnya maka bisa ikut menyelesaikan masalah yang terjadi, karena sudah terlihat akibat proyek dilaksanakan hanya sepotong-potong, maka dampaknya adalah genangan air tinggi, sampai ke rumah warga dan air naik ke jalan sebab drainase tidak baik dikeruk namun hanya diperbaiki di permukaan saja.
Makawata mengatakan, komisi III mengingatkan agar dalam pelaksanaan proyek 2020 ini lebih baik lagi, dan lelang di ULP harus dilakukan sejak awal tahun sehingga tidak akan terlambat dan pekerjaan tidak tergesa-gesa. ***