Sulut, Tahuna (ANTARA) - Bupati Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Jabes Ezar Gaghana mengatakan, Sangihe menjadi satu-satunya kabupaten/kota perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang menerima penghargaan Indeks Kelola 2019.
"Kabupaten Sangihe mendapat penghargaan Indeks Kelola 2019 di bidang pendidikan," kata Jabes Gaghana di Jakarta, Jumat.
Menurut diai, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Sangihe berdasarkan penilaian Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD, pada kategori Outcome Bidang Pendidikan, oleh Kata Data Insight Center, di Djakarta Teather XXI.
Bupati Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, yang menerima penghargaan tersebut, sekaligus dipercayakan menjadi narasumber pada diskusi panel.
Ia memaparkan inovasi dalam memecahkan permasalahan pada sektor pendidikan di Sangihe dengan kondisi wilayah kepulauan.
"Dalam konteks mengatasi pendidikan, ada beberapa arah kebijakan yang kami lakukan untuk mengejar target pendidikan yang berkualitas. Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah berusaha memenuhi ruang kelas dan ruang guru yang memadai, serta jumlah guru yang signifikan," kata Gaghana.
Dia mengatakan Sangihe pernah mengalami jumlah guru yang sangat terbatas karena sebelumnya tidak ada penerimaan CPNS dari pemerintah pusat.
"Dalam dua tahun terakhir ini karena banyak guru yang sudah pensiun, kami mengambil kebijakan dengan program Sangihe mengajar untuk wilayah sekolah di kepulauan melalui APBD," kata Gahana.
Menurut dia, selain tingkat kesulitan yang tinggi karena Kabupaten Sangihe merupakan daerah kepulauan, juga ada regulasi pemerintah pusat yang perlu dievaluasi, seperti syarat untuk guru penerima sertifikasi harus memenuhi standar jumlah jam mengajar sesuai aturan nasional.
"Untuk wilayah Sangihe dengan jarak antarpulau yang cukup jauh, tentu standar jumlah jam mengajar sangat sulit disesuaikan oleh guru, maka dari itu kami berharap, jangan melihat Indonesia hanya Jakarta saja, namun dengan wilayah luas, sehingga harus ada kriteria untuk dipedomani dalam mengatasi problem seperti yang ada di daerah kepulauan," ujarnya.
Dia menuturkan, walaupun demikian, Pemerintah Daerah tidak menyerah pada keadaan. Ada berbagai terobosan seperti aksebilitas transportasi ke wilayah wilayah pulau dengan menyiapkan pembiayaan dari APBD, sehingga kunjungan dari pulau ke pulau dapat terfasilitasi.
"Kami juga memiliki program untuk mengurangi angka putus sekolah, dimana sekolah tidak hanya meluluskan anak didiknya, namun kepala sekolah dan Gurunya harus mengantar muridnya dari SD ke SMP begitu juga ke SMA, sehingga ini dapat mendorong perubahan pada pendidikan dan perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sangihe cukup tinggi, di atas rata-rata," kata Gaghana.
"Kabupaten Sangihe mendapat penghargaan Indeks Kelola 2019 di bidang pendidikan," kata Jabes Gaghana di Jakarta, Jumat.
Menurut diai, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Sangihe berdasarkan penilaian Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD, pada kategori Outcome Bidang Pendidikan, oleh Kata Data Insight Center, di Djakarta Teather XXI.
Bupati Sangihe, Jabes Ezar Gaghana, yang menerima penghargaan tersebut, sekaligus dipercayakan menjadi narasumber pada diskusi panel.
Ia memaparkan inovasi dalam memecahkan permasalahan pada sektor pendidikan di Sangihe dengan kondisi wilayah kepulauan.
"Dalam konteks mengatasi pendidikan, ada beberapa arah kebijakan yang kami lakukan untuk mengejar target pendidikan yang berkualitas. Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah berusaha memenuhi ruang kelas dan ruang guru yang memadai, serta jumlah guru yang signifikan," kata Gaghana.
Dia mengatakan Sangihe pernah mengalami jumlah guru yang sangat terbatas karena sebelumnya tidak ada penerimaan CPNS dari pemerintah pusat.
"Dalam dua tahun terakhir ini karena banyak guru yang sudah pensiun, kami mengambil kebijakan dengan program Sangihe mengajar untuk wilayah sekolah di kepulauan melalui APBD," kata Gahana.
Menurut dia, selain tingkat kesulitan yang tinggi karena Kabupaten Sangihe merupakan daerah kepulauan, juga ada regulasi pemerintah pusat yang perlu dievaluasi, seperti syarat untuk guru penerima sertifikasi harus memenuhi standar jumlah jam mengajar sesuai aturan nasional.
"Untuk wilayah Sangihe dengan jarak antarpulau yang cukup jauh, tentu standar jumlah jam mengajar sangat sulit disesuaikan oleh guru, maka dari itu kami berharap, jangan melihat Indonesia hanya Jakarta saja, namun dengan wilayah luas, sehingga harus ada kriteria untuk dipedomani dalam mengatasi problem seperti yang ada di daerah kepulauan," ujarnya.
Dia menuturkan, walaupun demikian, Pemerintah Daerah tidak menyerah pada keadaan. Ada berbagai terobosan seperti aksebilitas transportasi ke wilayah wilayah pulau dengan menyiapkan pembiayaan dari APBD, sehingga kunjungan dari pulau ke pulau dapat terfasilitasi.
"Kami juga memiliki program untuk mengurangi angka putus sekolah, dimana sekolah tidak hanya meluluskan anak didiknya, namun kepala sekolah dan Gurunya harus mengantar muridnya dari SD ke SMP begitu juga ke SMA, sehingga ini dapat mendorong perubahan pada pendidikan dan perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sangihe cukup tinggi, di atas rata-rata," kata Gaghana.