Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan percepatan pelaksanaan proses lelang pada Desember 2019 diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran pada 2020.
"Kepala daerah bupati dan wali kota telah sepakat melaksanakan proses lelang pada 5 Desember sehingga pada awal 2020 sudah mulai dikerjakan," ujar Gubernur Olly di Manado, Rabu.
Pada 2020, lanjut Gubernur, pemerintah pusat melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendistribusikan sebesar Rp24,28 triliun untuk Sulut.
Anggaran sebesar itu terdiri atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga sebesar Rp9,7 triliun, Daftar Alokasi
Transfer ke Daerah sebesar Rp13,33 triliun serta dan Dana Desa sebesar Rp1,24 triliun.
Alokasi anggaran itu, sebut Ketua Komisi XI DPR-RI 2004-2014 paling banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Sangat besar perhatian Presiden Joko Widodo terhadap daerah ini," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur pariwisata menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, misalkan, akan dibangun langsung oleh Kementerian PUPR.
Provinsi ujung utara Sulawesi itu, sebut Gubernur telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas.
Karena itu dia berharap, triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat ini dapat menjadi stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mewujudkan kemampuan fisik dan nonfisik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kepala daerah bupati dan wali kota telah sepakat melaksanakan proses lelang pada 5 Desember sehingga pada awal 2020 sudah mulai dikerjakan," ujar Gubernur Olly di Manado, Rabu.
Pada 2020, lanjut Gubernur, pemerintah pusat melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendistribusikan sebesar Rp24,28 triliun untuk Sulut.
Anggaran sebesar itu terdiri atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian dan lembaga sebesar Rp9,7 triliun, Daftar Alokasi
Transfer ke Daerah sebesar Rp13,33 triliun serta dan Dana Desa sebesar Rp1,24 triliun.
Alokasi anggaran itu, sebut Ketua Komisi XI DPR-RI 2004-2014 paling banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
"Sangat besar perhatian Presiden Joko Widodo terhadap daerah ini," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur pariwisata menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, misalkan, akan dibangun langsung oleh Kementerian PUPR.
Provinsi ujung utara Sulawesi itu, sebut Gubernur telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas.
Karena itu dia berharap, triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat ini dapat menjadi stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mewujudkan kemampuan fisik dan nonfisik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.