Manado (ANTARA) - Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara, Tino D Tandaju mengatakan, peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan barang milik negara (BMN) menjadi tuntutan setiap organisasi pemerintah.
"Peningkatan kapasitas seperti ini dalam rangka ketersediaan laporan keuangan yang handal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah," sebut Tandaju didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Ronny Sumilat dan Kasubag Keuangan dan BMN Nelly Mamahit pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN di Manado, Rabu.
Selain itu, mencerminkan pengelolaan keuangan di lingkungan BKKBN yang akuntabel, transparan yang sebesar-besarnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program kependudukan dan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita juga berharap terbentuknya struktur pengelolaan kegiatan dan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan," ujar Tandaju.
Karena itu menurut dia, peningkatan kapasitas pengelola menjadi penting dilakukan sehingga tujuan pengelolaan keuangan dan BMN dapat terpenuhi.
"Bertolak dari undang-undang keuangan yang ada, menjadi landasan kuat bagi BKKBN untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya," katanya.
BKKBN Sulut, lanjut dia, terus berupaya maksimal mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib dan taat pada peraturan perundang undangan.
"Kami juga berharap pengelolaan keuangan bersifat ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab," ujarnya.
Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN tersebut diikuti sebanyak 50 peserta.
"Peningkatan kapasitas seperti ini dalam rangka ketersediaan laporan keuangan yang handal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah," sebut Tandaju didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Ronny Sumilat dan Kasubag Keuangan dan BMN Nelly Mamahit pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN di Manado, Rabu.
Selain itu, mencerminkan pengelolaan keuangan di lingkungan BKKBN yang akuntabel, transparan yang sebesar-besarnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program kependudukan dan keluarga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita juga berharap terbentuknya struktur pengelolaan kegiatan dan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan," ujar Tandaju.
Karena itu menurut dia, peningkatan kapasitas pengelola menjadi penting dilakukan sehingga tujuan pengelolaan keuangan dan BMN dapat terpenuhi.
"Bertolak dari undang-undang keuangan yang ada, menjadi landasan kuat bagi BKKBN untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya," katanya.
BKKBN Sulut, lanjut dia, terus berupaya maksimal mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib dan taat pada peraturan perundang undangan.
"Kami juga berharap pengelolaan keuangan bersifat ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab," ujarnya.
Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN tersebut diikuti sebanyak 50 peserta.