Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) datang belajar dan mengadopsi penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) bagi pekerja lintas agama di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Penerapan jaminan sosial bagi pekerja lintas agama yang sudah berjalan dengan baik di Provinsi Sulawesi Utara menjadi daya tarik bagi daerah lainnya untuk mengadopsi program itu," kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Toto Suharto di Manado, Kamis.
Dia mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan pun, Kamis ini, mendatangi Kantor Gubernur Sulut untuk belajar penerapan program tersebut.
Pemprov Sulsel berterima kasih kepada Pemprov Sulut yang sudah menerima rombongan Sulawesi Selatan sehingga bisa melihat kegiatan tersebut.
“Kami hendak mengetahui bagaimana perlindungan bagi pekerja lintas agama di Sulut. Apalagi Pemprov Sulut sudah melindungi lebih dari 75.000 pekerja lintas agama,” kata Toto.
Dipaparkan Toto bahwa di Sulut ada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Bitung, Minahasa, dan Kotamobagu. “Saya apresiasi ketiga cabang ini bertugas dengan baik,” ucap Toto.
Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat mengharapkan kunjungan tidak hanya dilakukan ke Sulut namun bisa juga ke Maluku sebagaimana domain kerja BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku.
“Intinya apa hal-hal yang bisa menjadi strategi untuk diadopsi di Sulsel yang didapati di Sulut maupun di Maluku, terlebih dalam hal perlindungan jamsos bagi warga. Saya bisa jelaskan bahwa prinsip jamsos ketenagakerjaan ini yaitu satu untuk semua, semua untuk satu,” tambah Abdul Hayat.
Sekdaprov Sulut Edwin Silangen yang menerima kunjungan ini mengungkapkan benchmarking ini sebagai kegiatan saling berbagi pengalaman, baik dari Sulut maupun Sulsel juga.
“Boleh dikatakan pengurangan angka kemiskinan di Sulut ini disumbangkan oleh adanya perlindungan jamsos ketenagakerjaan. Termasuk untuk pekerja lintas agama,” sebut Silangen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo menuturkan di Sulut sudah ada beberapa terobosan yang dilakukan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Perlindungan bagi pekerja lintas agama kini sudah di angka 75.780. Waktu program ini diluncurkan ada 35.000 dan langsung diganjar penghargaan rekor MURI,” papar Erny.
Dia menambahkan Pemprov Sulut yang menanggung anggaran sosial ketenagakerjaan tersebut.
Di Bitung, sebut Erny ada program tali kasih. Dan di Kabupaten Minahasa baru MoU untuk pekerja rentan sebanyak 5.000 peserta.
“Kami juga sudah membuat regulasi berupa pergub, surat edaran yang berisi imbauan kabupaten /kota dalam melindungi tenaga non-ASN dan perangkat desa. Untuk non ASN di Sulut sudah berjalan 3 tahun,” imbuhnya.
Walau demikian, diakui Erny masih ada Kabupaten /Kota yang belum menerapkannya. “Tahun 2020 nanti sudah bisa diterapkan,” kata Erny.
"Penerapan jaminan sosial bagi pekerja lintas agama yang sudah berjalan dengan baik di Provinsi Sulawesi Utara menjadi daya tarik bagi daerah lainnya untuk mengadopsi program itu," kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Toto Suharto di Manado, Kamis.
Dia mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan pun, Kamis ini, mendatangi Kantor Gubernur Sulut untuk belajar penerapan program tersebut.
Pemprov Sulsel berterima kasih kepada Pemprov Sulut yang sudah menerima rombongan Sulawesi Selatan sehingga bisa melihat kegiatan tersebut.
“Kami hendak mengetahui bagaimana perlindungan bagi pekerja lintas agama di Sulut. Apalagi Pemprov Sulut sudah melindungi lebih dari 75.000 pekerja lintas agama,” kata Toto.
Dipaparkan Toto bahwa di Sulut ada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, Bitung, Minahasa, dan Kotamobagu. “Saya apresiasi ketiga cabang ini bertugas dengan baik,” ucap Toto.
Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat mengharapkan kunjungan tidak hanya dilakukan ke Sulut namun bisa juga ke Maluku sebagaimana domain kerja BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku.
“Intinya apa hal-hal yang bisa menjadi strategi untuk diadopsi di Sulsel yang didapati di Sulut maupun di Maluku, terlebih dalam hal perlindungan jamsos bagi warga. Saya bisa jelaskan bahwa prinsip jamsos ketenagakerjaan ini yaitu satu untuk semua, semua untuk satu,” tambah Abdul Hayat.
Sekdaprov Sulut Edwin Silangen yang menerima kunjungan ini mengungkapkan benchmarking ini sebagai kegiatan saling berbagi pengalaman, baik dari Sulut maupun Sulsel juga.
“Boleh dikatakan pengurangan angka kemiskinan di Sulut ini disumbangkan oleh adanya perlindungan jamsos ketenagakerjaan. Termasuk untuk pekerja lintas agama,” sebut Silangen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut Erny Tumundo menuturkan di Sulut sudah ada beberapa terobosan yang dilakukan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Perlindungan bagi pekerja lintas agama kini sudah di angka 75.780. Waktu program ini diluncurkan ada 35.000 dan langsung diganjar penghargaan rekor MURI,” papar Erny.
Dia menambahkan Pemprov Sulut yang menanggung anggaran sosial ketenagakerjaan tersebut.
Di Bitung, sebut Erny ada program tali kasih. Dan di Kabupaten Minahasa baru MoU untuk pekerja rentan sebanyak 5.000 peserta.
“Kami juga sudah membuat regulasi berupa pergub, surat edaran yang berisi imbauan kabupaten /kota dalam melindungi tenaga non-ASN dan perangkat desa. Untuk non ASN di Sulut sudah berjalan 3 tahun,” imbuhnya.
Walau demikian, diakui Erny masih ada Kabupaten /Kota yang belum menerapkannya. “Tahun 2020 nanti sudah bisa diterapkan,” kata Erny.