Manado (ANTARA) - Para tenaga medis di Manado, Sulawesi Utara, yang merupakan pahlawan kesehatan optimistis mampu mewujudkan Indonesia sehat, kata Wakil Direktur Rumah Sakit Budi Setia Langowan dr James Komaling.
"Atas nama tenaga kesehatan kami optimis dalam berbagai prestasi, sementara kekurangan yang perlu dibenahi pasti bersama kita bisa. Indonesia bisa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas untuk Indonesia maju," katanya di Manado, Rabu.
Kebijakan kesehatan yang berlaku saat ini, katanya, dinilai sudah sangat baik untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.
Dimana, katanya, berdasarkan data pada tahun 2018 pasien pengguna Jasa Kesehatan Nasional/Badan Badan Penyelenggara Jasa Sosial (JKN/BPJS) 233,9 juta jiwa atau mengalami kenaikan tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 92,3 juta jiwa.
"Sehingga berdasarkan data ini kami menilai kebijakan pemerintah sudah baik karena memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan," kata James yang juga Ketua Umum Yayasan Trisula Sakti Sulut.
Memang, katanya, diantara begitu banyak prestasi pemerintah terdapat juga hal-hal yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan kesehatan, diantaranya masih adanya problem dalam tata kelola pembiayaan BPJS yang sudah menjadi rahasia umum, mengalami defisit sampai Rp32 triliun pada bulan Oktober, sehingga bukan tidak mungkin bisa saja mempengaruhi sistem pembiayaan pusat pelayanan kesehatan.
"Besar harapan kami sebagai partner kerja di bidang kesehatan yang bersama-sama dengan pemerintah, agar bisa memberikan suatu kontribusi untuk masyarakat tanpa kekuatiran akan pembiayaan kesehatan," jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya sangat menyadari untuk membuat suatu pelayanan yang seluruh masyarakatnya memiliki jaminan kesehatan nasional tidaklah gampang dan tidaklah mudah.
"Tapi kami bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu, proaktif dalam menjalankan kebijakan dan memberi masukan kepada pemerintah yang ada, untuk kemajuan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keadilan sosial kepada masyarakat bisa diwujudkan," katanya.
Sebagai pelayan kesehatan juga, katanya, diharapkan peran aktif dari pemerintah agar bisa lebih selektif memberikan bantuan sosial pemegang kartu KIS agar masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa benar-benar tepat sasaran.
"Berkaitan dengan hal itu kami sebagai pelayan kesehatan juga mengimbau agar semua kita yang mampu untuk membayar iuran bulanan BPJS agar bisa membayar tepat waktu untuk kebaikan pembiayaan kesehatan kita semua," katanya.
"Atas nama tenaga kesehatan kami optimis dalam berbagai prestasi, sementara kekurangan yang perlu dibenahi pasti bersama kita bisa. Indonesia bisa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas untuk Indonesia maju," katanya di Manado, Rabu.
Kebijakan kesehatan yang berlaku saat ini, katanya, dinilai sudah sangat baik untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.
Dimana, katanya, berdasarkan data pada tahun 2018 pasien pengguna Jasa Kesehatan Nasional/Badan Badan Penyelenggara Jasa Sosial (JKN/BPJS) 233,9 juta jiwa atau mengalami kenaikan tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya 92,3 juta jiwa.
"Sehingga berdasarkan data ini kami menilai kebijakan pemerintah sudah baik karena memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan," kata James yang juga Ketua Umum Yayasan Trisula Sakti Sulut.
Memang, katanya, diantara begitu banyak prestasi pemerintah terdapat juga hal-hal yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan kesehatan, diantaranya masih adanya problem dalam tata kelola pembiayaan BPJS yang sudah menjadi rahasia umum, mengalami defisit sampai Rp32 triliun pada bulan Oktober, sehingga bukan tidak mungkin bisa saja mempengaruhi sistem pembiayaan pusat pelayanan kesehatan.
"Besar harapan kami sebagai partner kerja di bidang kesehatan yang bersama-sama dengan pemerintah, agar bisa memberikan suatu kontribusi untuk masyarakat tanpa kekuatiran akan pembiayaan kesehatan," jelasnya.
Ia mengatakan, pihaknya sangat menyadari untuk membuat suatu pelayanan yang seluruh masyarakatnya memiliki jaminan kesehatan nasional tidaklah gampang dan tidaklah mudah.
"Tapi kami bersama-sama dengan pemerintah untuk membantu, proaktif dalam menjalankan kebijakan dan memberi masukan kepada pemerintah yang ada, untuk kemajuan pelayanan kepada masyarakat, sehingga keadilan sosial kepada masyarakat bisa diwujudkan," katanya.
Sebagai pelayan kesehatan juga, katanya, diharapkan peran aktif dari pemerintah agar bisa lebih selektif memberikan bantuan sosial pemegang kartu KIS agar masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa benar-benar tepat sasaran.
"Berkaitan dengan hal itu kami sebagai pelayan kesehatan juga mengimbau agar semua kita yang mampu untuk membayar iuran bulanan BPJS agar bisa membayar tepat waktu untuk kebaikan pembiayaan kesehatan kita semua," katanya.