Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Liwutung, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) disampaikan secara terbuka di depan masyarakat, dan turut disaksikan pihak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan aparat kepolisian, serta Camat Pasan.
"Penyampaian pertanggung jawaban ini kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dan kepada instansi terkait lainnya, bagaimana pengelolaan dana BUMDes yang digunakan untuk kegiatan usaha simpan pinjam," kata Kepala Desa Liwutung Meydi Moeksim, di Mitra Senin.
Selain itu, ia mengungkapkan, penyampaian secara terbuka tersebut dirasa penting untuk menangkal maraknya berita bohong yang sering beredar di masyarakat.
"Karena saya tahu banyak berita yang tidak sesuai fakta, terkait dana BUMDes. Bahkan sampai ada surat kaleng ke DMPD, dan saat, ini semua secara terbuka disampaikan kepada masyarakat, BPD, serta perangkat desa lainnya," tegasnya.
Ia mengungkapkan, sesuai kesepakatan pada musyawarah desa pada tahun 2018, anggaran BUMDes disiapkan Rp 100 juta digunakan untuk usaha simpan pinjam, dan dibagi ke empat jaga, masing-masing Rp 25 juta.
"Terminnya 10 bulan untuk masa pinjaman. Jatuh tempo pada 1 Agustus, namun karena masih ada tunggakan, maka pengurus meminta waktu sampai 30 Agustus, dan kemudian dilaksanakan pertemuan ini sebagai bagian dari penyampaian laporan pertanggung jawaban," jelasnya.
Berdasarkan laporan pengurus BUMDes, dari total dana yang disalurkan yakni Rp 100 juta, diperoleh keuntungan dari simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 juta.
Pada penyampaian laporan tersebut, uang modal beserta keuntungannya ditunjukkan kepada masyarakat serta kepada semua pihak yang hadir.
Sementara itu Inspektur Pembantu (Irban) wilayah satu Sonny Stevanus memuji langkah pemerintah Desa Liwutung, serta BUMDes yang menyampaikan laporan secara terbuka.
"Ini langkah yang baik. Selama ini jarang ada yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara terbuka. Disini ada inspektor, DPMD, aparat kepolisian, bahkan turut diliput wartawan," katanya.
Ia berharap sebagai pengawas internal, BUMDes dapat dikelola secara baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
"Keberadaan BUMDes ini sangat penting dalam upaya peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, lewat pemberdayaan dari usaha yang dilaksanakan. Ini harus dikelola dengan baik, dan jelas dalam pertanggungjawabannya," tandasnya.***1***
"Penyampaian pertanggung jawaban ini kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, dan kepada instansi terkait lainnya, bagaimana pengelolaan dana BUMDes yang digunakan untuk kegiatan usaha simpan pinjam," kata Kepala Desa Liwutung Meydi Moeksim, di Mitra Senin.
Selain itu, ia mengungkapkan, penyampaian secara terbuka tersebut dirasa penting untuk menangkal maraknya berita bohong yang sering beredar di masyarakat.
"Karena saya tahu banyak berita yang tidak sesuai fakta, terkait dana BUMDes. Bahkan sampai ada surat kaleng ke DMPD, dan saat, ini semua secara terbuka disampaikan kepada masyarakat, BPD, serta perangkat desa lainnya," tegasnya.
Ia mengungkapkan, sesuai kesepakatan pada musyawarah desa pada tahun 2018, anggaran BUMDes disiapkan Rp 100 juta digunakan untuk usaha simpan pinjam, dan dibagi ke empat jaga, masing-masing Rp 25 juta.
"Terminnya 10 bulan untuk masa pinjaman. Jatuh tempo pada 1 Agustus, namun karena masih ada tunggakan, maka pengurus meminta waktu sampai 30 Agustus, dan kemudian dilaksanakan pertemuan ini sebagai bagian dari penyampaian laporan pertanggung jawaban," jelasnya.
Berdasarkan laporan pengurus BUMDes, dari total dana yang disalurkan yakni Rp 100 juta, diperoleh keuntungan dari simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 juta.
Pada penyampaian laporan tersebut, uang modal beserta keuntungannya ditunjukkan kepada masyarakat serta kepada semua pihak yang hadir.
Sementara itu Inspektur Pembantu (Irban) wilayah satu Sonny Stevanus memuji langkah pemerintah Desa Liwutung, serta BUMDes yang menyampaikan laporan secara terbuka.
"Ini langkah yang baik. Selama ini jarang ada yang menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara terbuka. Disini ada inspektor, DPMD, aparat kepolisian, bahkan turut diliput wartawan," katanya.
Ia berharap sebagai pengawas internal, BUMDes dapat dikelola secara baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
"Keberadaan BUMDes ini sangat penting dalam upaya peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, lewat pemberdayaan dari usaha yang dilaksanakan. Ini harus dikelola dengan baik, dan jelas dalam pertanggungjawabannya," tandasnya.***1***