Tomohon (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Sulawesi Utara (Sulut) Harold V Lolowang mengatakan, pemerintah daerah telah menyusun rencana kontijensi maupun standar operasional prosedur penanggulangan bencana.
"Harapannya adalah bagaimana pemerintah kota dan masyarakat siap dalam menghadapi bencana," kata Harold di Tomohon, Rabu.
Saat berdialog dengan jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), dia mengatakan, salah satu ancaman di Kota Tomohon adalah bencana letusan Gunung Lokon.
"Kita telah menyusun rencana kontijensi serta standar operasional prosedur (SOP) penangulangan bencananya, termasuk struktur organisasi komando tanggap darurat," ujarnya.
Rencana kontijensi salah satunya menuntut peran semua pemangku kepentingan berkaitan dengan kesiapan saat penanggulangan bencana.
"Pemerintah Kota berperan penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, di samping itu menjadi urusan bersama berbagai lembaga dan masyarakat," katanya.
Harold menambahkan, perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak pra bencana, pada saat dan pascabencana yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Yohan, saat dialog mengapresiasi Pemkot Tomohon yang terus mengedukasi pemerintah dan masyarakatnya siap dalam menghadapi berbagai bencana di dalamnya letusan Gunung Lokon.
Rombongan Kemenko PMK di dalamnya unsur terkait dari 17 provinsi wilayah tengah dan timur Indonesia, disambut Sekda Kota, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon Drs Robby Kalangi SH MM, bersama Kadis Sosial Daerah Kota Tomohon dr John Lumopa.
Hadir juga dalam dialog tersebut, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sulut dr Kartika Devi Tanos MARS, Kabag Kesra Setda Kota Tomohon Trisye J Polii SPd, bersama unsur terkait lainnya.
***3***
"Harapannya adalah bagaimana pemerintah kota dan masyarakat siap dalam menghadapi bencana," kata Harold di Tomohon, Rabu.
Saat berdialog dengan jajaran Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), dia mengatakan, salah satu ancaman di Kota Tomohon adalah bencana letusan Gunung Lokon.
"Kita telah menyusun rencana kontijensi serta standar operasional prosedur (SOP) penangulangan bencananya, termasuk struktur organisasi komando tanggap darurat," ujarnya.
Rencana kontijensi salah satunya menuntut peran semua pemangku kepentingan berkaitan dengan kesiapan saat penanggulangan bencana.
"Pemerintah Kota berperan penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, di samping itu menjadi urusan bersama berbagai lembaga dan masyarakat," katanya.
Harold menambahkan, perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak pra bencana, pada saat dan pascabencana yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Yohan, saat dialog mengapresiasi Pemkot Tomohon yang terus mengedukasi pemerintah dan masyarakatnya siap dalam menghadapi berbagai bencana di dalamnya letusan Gunung Lokon.
Rombongan Kemenko PMK di dalamnya unsur terkait dari 17 provinsi wilayah tengah dan timur Indonesia, disambut Sekda Kota, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon Drs Robby Kalangi SH MM, bersama Kadis Sosial Daerah Kota Tomohon dr John Lumopa.
Hadir juga dalam dialog tersebut, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sulut dr Kartika Devi Tanos MARS, Kabag Kesra Setda Kota Tomohon Trisye J Polii SPd, bersama unsur terkait lainnya.
***3***