Manado, 21/11 (Antara) - Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Sulawesi Utara (Sulut) berupaya mengendalikan inflasi jelang perayaan Natal dan tahun baru di daerah tersebut.
"Biasanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru akan ada lonjakan permintaan kebutuhan pokok, yang bisa memicu inflasi," kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Soekowardojo dalam rapat koordinasi High Level Meeting TPID yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Rabu.
Dia mengatakan dalam rapat kali ini akan membahas terkait upaya antisipasi TPID Provinsi Sulawesi Utara menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, sekaligus merancang Roadmap Pengendalian Inflasi TPID Sulawesi Utara tahun 2019-2021 yang akan menjadi pedoman bagi TPID dalam menyusun program kerja pengendalian inflasi ke depan.
Soekowardojo mengatakan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kota Manado pada Oktober 2018 tercatat sebesar 0,08 persen (mtm), inflasi tahun kalender sebesar 1,17 persen (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 1,59 persen (yoy).
Inflasi Sulut pada bulan Oktober 2018, baik secara bulanan dan tahunan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi bulan maupun tahunan Oktober dalam 5 tahun terakhir.
Secara tahun kalender (ytd), Sulut mencatatkan inflasi terendah dibandingkan inflasi seluruh provinsi lain di Pulau Sulawesi.
"Kita patut mengapresiasi kinerja TPID dalam pencapaian ini. Namun, kita tidak boleh lengah dan perlu terus waspada terhadap tantangan ke depan yang disertai beberapa risiko tekanan inflasi, seperti diantaranya kenaikan harga minyak dunia, kenaikan tariff jasa transportasi angkutan udara, serta kenaikan permintaan barang dan jasa menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru," jelasnya.
Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, program-program kerja yang mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi tahun 2015-2018 telah dilaksanakan secara baik dan kami rasa perlu untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih meningkatkan lagi efektivitas peran TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Utara ke depan, seperti diantaranya BARITO+, Operasi Pasar, Sidak Pasar, Toko Tani Indonesia Center, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan program lainnya.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar TPID Sulut saling berkoordinasi untuk mengendalikan inflasi.
Ada empat hal yang perlu diperhatikan, kata Olly, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi aktif.
"Saya berharap hasil diskusi dan pertemuan hari ini dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh instansi terkait dalam bahu-membahu melaksanakan program upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Utara, sehingga inflasi di dapat terkendali di level yang rendah dan stabil," kata Olly.
Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan kerja sama erat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta Instansi terkait lainnya dalam menjaga kestabilan harga di wilayah Provinsi Sulut.***3***
"Biasanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru akan ada lonjakan permintaan kebutuhan pokok, yang bisa memicu inflasi," kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Soekowardojo dalam rapat koordinasi High Level Meeting TPID yang dibuka langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Rabu.
Dia mengatakan dalam rapat kali ini akan membahas terkait upaya antisipasi TPID Provinsi Sulawesi Utara menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, sekaligus merancang Roadmap Pengendalian Inflasi TPID Sulawesi Utara tahun 2019-2021 yang akan menjadi pedoman bagi TPID dalam menyusun program kerja pengendalian inflasi ke depan.
Soekowardojo mengatakan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kota Manado pada Oktober 2018 tercatat sebesar 0,08 persen (mtm), inflasi tahun kalender sebesar 1,17 persen (ytd) dan inflasi tahunan sebesar 1,59 persen (yoy).
Inflasi Sulut pada bulan Oktober 2018, baik secara bulanan dan tahunan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata inflasi bulan maupun tahunan Oktober dalam 5 tahun terakhir.
Secara tahun kalender (ytd), Sulut mencatatkan inflasi terendah dibandingkan inflasi seluruh provinsi lain di Pulau Sulawesi.
"Kita patut mengapresiasi kinerja TPID dalam pencapaian ini. Namun, kita tidak boleh lengah dan perlu terus waspada terhadap tantangan ke depan yang disertai beberapa risiko tekanan inflasi, seperti diantaranya kenaikan harga minyak dunia, kenaikan tariff jasa transportasi angkutan udara, serta kenaikan permintaan barang dan jasa menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru," jelasnya.
Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, program-program kerja yang mengacu pada Roadmap Pengendalian Inflasi tahun 2015-2018 telah dilaksanakan secara baik dan kami rasa perlu untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih meningkatkan lagi efektivitas peran TPID dalam upaya pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Utara ke depan, seperti diantaranya BARITO+, Operasi Pasar, Sidak Pasar, Toko Tani Indonesia Center, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan program lainnya.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar TPID Sulut saling berkoordinasi untuk mengendalikan inflasi.
Ada empat hal yang perlu diperhatikan, kata Olly, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi aktif.
"Saya berharap hasil diskusi dan pertemuan hari ini dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh instansi terkait dalam bahu-membahu melaksanakan program upaya pengendalian inflasi di Sulawesi Utara, sehingga inflasi di dapat terkendali di level yang rendah dan stabil," kata Olly.
Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan kerja sama erat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta Instansi terkait lainnya dalam menjaga kestabilan harga di wilayah Provinsi Sulut.***3***