oleh Jorie M R Darondo
Manado, 6/6 (Antaranews Sulut) - Polda Sulawesi Utara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat bersandikan Ketupat 2018 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
Apel yang dipimpin Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Johni Asadoma diikuti personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, PT Jasa Raharja, Basarnas dan Polisi Pamong Praja.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutan dibacakan Asadoma mengatakan Operasi Ketupat 2018 dilaksanakan selama 18 hari dari 7-24 Juni 2018.
"Operasi ini melibatkan 173.397 personel pengaman terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda dan pihak terkait dan elemen masyarakat lainya," katanya.
Ia mengatakan rencana operasi disusun melalui serangkaian kegiatan eveluasi terhadap pelaksanaan "Operasi Ramadnia" tahun 2017 disertai analisa potensi gangguan Kamtibmas di tahun 2018.
Sehingga pada pelaksnaan operasi tahun ini setidaknya terdapat empat potensi kerawanan yang harus diwaspadai.
Potensi kerawanan tersebut pertama, stabilitas harga dan ketersediaan bahan panganan.
Pada tahun 2017 secara umum stabilitas harga pangan tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan.
Hal itu diwujudkan berkat kerja sama semua instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Satgas Pangan Polri.
Pada tahun ini potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh kelompok kartel atau mafia pangan maupun perilaku negatif pelaku usaha yang menaikkan harga diatas harga yang ditetapkan.
Ia mengatakan potensi kerawanan kedua, permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan balik.
Hasil survey jalan dilaksanakan Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan maupun Jasa Marga dan Pertamina, mendapati sekurangnya terdapat enam lokasi rawan macet pada jalur utama mudik Lebaran.
Terkait dengan hal itu, agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat, berbagai strategi bertindak yang ditetapkan agar diikuti dengan baik.
Optimalkan pelayanan pada 3.097 Pos Pengamanan, 1.112 pos pelayanan, tujuh pos terpadu dan 12 pos chek point yang tergelar selama pelaksanaan operasi.
Potensi kerawanan ketiga, yang harus diantisapsi adalah bencana alam dan gangguan keamanan dan ketertiban.
Untuk itu para kapolres diharapkan dapat mengambil langkah preemtif, preventif yang diperlukan, sehingga bisa menekan potensi yang ada.
Potensi kerawanan keempat adalah ancaman tindak pidana terorisme.
Disamping itu pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, markas Polri serta alat keselamatan personel pengamanan harus menjadi perhatian.
"Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personel pengamanan oleh personel bersenjata," katanya.
Ia menambahkan, khususnya melakukan pengamanan secara umum, seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kerjasama dengan rekan-rekan TNI, aparat Pemda dan stakeholder lainnya.
Upacara tersebut ditandai dengan penyematan pita operasi kepada tiga personel mewakili unsur TNI, Polri dan Dinas Perhubungan.
(T.J009/B/S027/S027) 06-06-2018 09:20:45
Manado, 6/6 (Antaranews Sulut) - Polda Sulawesi Utara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat bersandikan Ketupat 2018 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
Apel yang dipimpin Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Johni Asadoma diikuti personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, PT Jasa Raharja, Basarnas dan Polisi Pamong Praja.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutan dibacakan Asadoma mengatakan Operasi Ketupat 2018 dilaksanakan selama 18 hari dari 7-24 Juni 2018.
"Operasi ini melibatkan 173.397 personel pengaman terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda dan pihak terkait dan elemen masyarakat lainya," katanya.
Ia mengatakan rencana operasi disusun melalui serangkaian kegiatan eveluasi terhadap pelaksanaan "Operasi Ramadnia" tahun 2017 disertai analisa potensi gangguan Kamtibmas di tahun 2018.
Sehingga pada pelaksnaan operasi tahun ini setidaknya terdapat empat potensi kerawanan yang harus diwaspadai.
Potensi kerawanan tersebut pertama, stabilitas harga dan ketersediaan bahan panganan.
Pada tahun 2017 secara umum stabilitas harga pangan tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan.
Hal itu diwujudkan berkat kerja sama semua instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Satgas Pangan Polri.
Pada tahun ini potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh kelompok kartel atau mafia pangan maupun perilaku negatif pelaku usaha yang menaikkan harga diatas harga yang ditetapkan.
Ia mengatakan potensi kerawanan kedua, permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan balik.
Hasil survey jalan dilaksanakan Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan maupun Jasa Marga dan Pertamina, mendapati sekurangnya terdapat enam lokasi rawan macet pada jalur utama mudik Lebaran.
Terkait dengan hal itu, agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat, berbagai strategi bertindak yang ditetapkan agar diikuti dengan baik.
Optimalkan pelayanan pada 3.097 Pos Pengamanan, 1.112 pos pelayanan, tujuh pos terpadu dan 12 pos chek point yang tergelar selama pelaksanaan operasi.
Potensi kerawanan ketiga, yang harus diantisapsi adalah bencana alam dan gangguan keamanan dan ketertiban.
Untuk itu para kapolres diharapkan dapat mengambil langkah preemtif, preventif yang diperlukan, sehingga bisa menekan potensi yang ada.
Potensi kerawanan keempat adalah ancaman tindak pidana terorisme.
Disamping itu pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, markas Polri serta alat keselamatan personel pengamanan harus menjadi perhatian.
"Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personel pengamanan oleh personel bersenjata," katanya.
Ia menambahkan, khususnya melakukan pengamanan secara umum, seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kerjasama dengan rekan-rekan TNI, aparat Pemda dan stakeholder lainnya.
Upacara tersebut ditandai dengan penyematan pita operasi kepada tiga personel mewakili unsur TNI, Polri dan Dinas Perhubungan.
(T.J009/B/S027/S027) 06-06-2018 09:20:45