HSangihe, (Antaranews Sulut) - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Helmud Hontong mengatakan tahun ini pemerintah daerah menyiapkan Rp15 miliar dari APBD untuk membayar iuran BPJS bagi warga miskin.
"Karena itu meminta dinas kesehatan setempat dan kelurahan serta kampung agar mendata ulang peserta BPJS kesehatan khususnya penduduk miskin atau berpenghasilan rendah," kata Hontong di Tahuna, Sabtu.
"Kami minta semua penduduk berpenghasilan rendah harus masuk menjadi peserta BPJS kesehatan," kata Hontong.
Menurut dia pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran yang cukup dalam APBD untuk membayar iuran BPJS bagi penduduk berpenghasilan rendah.
"Tahun ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk membayar iuran BPJS kesehatan penduduk miskin di Sangihe," kata dia.
Dia mengatakan dinas kesehatan sebagai instansi teknis harus bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan serta kampung untuk mendata ulang penerima BPJS kesehatan.
Menurut Wabup, kebiasaan dari pemerintah kampung dan kelurahan yang hanya pilih kasih dalam penetapan penerima program pemerintah supaya segera dihentikan.
"Saya minta pemerintah kampung dan kelurahan harus menghentikan kebiasaan pilih kasih dalam menindak lanjuti program pemerintah," kata dia.
Pemerintah, kata dia harus memperlakukan masyarakat secara adil agar semua merasa diperlakukan sama.
"Bantuan sosial untuk penduduk miskin harus diterima oleh semua penduduk berpenghasilan rendah agar tidak terjadi kecemburuan," kata dia.
Sampai saat ini, kata Wabup masih banyak penduduk berpenghasilan rendah yang belum dimasukan sebagai peserta BPJS oleh pemerintah kampung dan kelurahan.
"Bupati dan wakil Bupati sampai saat ini masih didatangi oleh masyarakat yang mengeluh tidak dimasukan sebagai peserta BPJS sehingga mereka harus membayar bila berobat di puskesmas dan rumah sakit," ungkap Wabup.
Mulai sekarang kami tidak mau lagi mendengar ada masyarakat berpenghasilan rendah yang harus membayar bila berobat di rumah sakit maupun di puskesmas, tegas dia lagi.
(T.KR-JRL/B/O001/O001) 24-03-2018 09:29:09
"Karena itu meminta dinas kesehatan setempat dan kelurahan serta kampung agar mendata ulang peserta BPJS kesehatan khususnya penduduk miskin atau berpenghasilan rendah," kata Hontong di Tahuna, Sabtu.
"Kami minta semua penduduk berpenghasilan rendah harus masuk menjadi peserta BPJS kesehatan," kata Hontong.
Menurut dia pemerintah daerah sudah menyediakan anggaran yang cukup dalam APBD untuk membayar iuran BPJS bagi penduduk berpenghasilan rendah.
"Tahun ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk membayar iuran BPJS kesehatan penduduk miskin di Sangihe," kata dia.
Dia mengatakan dinas kesehatan sebagai instansi teknis harus bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan serta kampung untuk mendata ulang penerima BPJS kesehatan.
Menurut Wabup, kebiasaan dari pemerintah kampung dan kelurahan yang hanya pilih kasih dalam penetapan penerima program pemerintah supaya segera dihentikan.
"Saya minta pemerintah kampung dan kelurahan harus menghentikan kebiasaan pilih kasih dalam menindak lanjuti program pemerintah," kata dia.
Pemerintah, kata dia harus memperlakukan masyarakat secara adil agar semua merasa diperlakukan sama.
"Bantuan sosial untuk penduduk miskin harus diterima oleh semua penduduk berpenghasilan rendah agar tidak terjadi kecemburuan," kata dia.
Sampai saat ini, kata Wabup masih banyak penduduk berpenghasilan rendah yang belum dimasukan sebagai peserta BPJS oleh pemerintah kampung dan kelurahan.
"Bupati dan wakil Bupati sampai saat ini masih didatangi oleh masyarakat yang mengeluh tidak dimasukan sebagai peserta BPJS sehingga mereka harus membayar bila berobat di puskesmas dan rumah sakit," ungkap Wabup.
Mulai sekarang kami tidak mau lagi mendengar ada masyarakat berpenghasilan rendah yang harus membayar bila berobat di rumah sakit maupun di puskesmas, tegas dia lagi.
(T.KR-JRL/B/O001/O001) 24-03-2018 09:29:09