Manado, 13/11 (Antara) - Pemerintah mengalokasikan dana APBN pada sektor perhubungan di Sulawesi Utara (Sulut) untuk tahun 2017 sekitar Rp200 miliar
"Untuk tahun 2017 dana APBN sekitar Rp200 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulut Joi Oroh dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Sulut terkait Raperda APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Senin.
Joi Oroh mengatakan alokasi anggaran tersebut antara lain untuk pengadaan marka jalan, pengaman jalan di jalan nasional, dan untuk mendukung transportasi darat melalui subsidi Damri.
Selain itu, juga untuk mendukung pelayaran perintis, seperti dari Pelabuhan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan-Pananaru-Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pelayaran perintis ini cukup diminati oleh masyarakat serta mendukung perekonomian masyarakat, kata Joi Oroh.
"Banyak hasil pertanian dari masyarakat Minahasa Selatan seperti sayur dipasarkan ke kepulauan dengan menggunakan transportasi perintis tersebut," katanya.
Sementara dana APBN pada sektor perhubungan untuk tahun 2018, menurut Joi Oroh belum ada datanya.
Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa berharap data alokasi anggaran dana APBN untuk tahun 2018 dapat disampaikan ke DPRD.
"Data tersebut penting supaya dalam pengalokasian anggaran tidak terjadi tumpang tindih pembangunan di satu tempat yang sama," katanya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Adriana Dondokambey itu dihadiri oleh Sekretaris Komisi III Amir Liputo dan sejumlah anggota, antara lain Boy Tumiwa, Edyson Masengi, Bart Senduk, Marvil Makagansa, dan Ayub Ali. ***1***
Sigit Pinardi
(T.J009/B/S024/S024) 13-11-2017 21:32:41
"Untuk tahun 2017 dana APBN sekitar Rp200 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulut Joi Oroh dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Sulut terkait Raperda APBD Sulut tahun 2018 di Manado, Senin.
Joi Oroh mengatakan alokasi anggaran tersebut antara lain untuk pengadaan marka jalan, pengaman jalan di jalan nasional, dan untuk mendukung transportasi darat melalui subsidi Damri.
Selain itu, juga untuk mendukung pelayaran perintis, seperti dari Pelabuhan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan-Pananaru-Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pelayaran perintis ini cukup diminati oleh masyarakat serta mendukung perekonomian masyarakat, kata Joi Oroh.
"Banyak hasil pertanian dari masyarakat Minahasa Selatan seperti sayur dipasarkan ke kepulauan dengan menggunakan transportasi perintis tersebut," katanya.
Sementara dana APBN pada sektor perhubungan untuk tahun 2018, menurut Joi Oroh belum ada datanya.
Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa berharap data alokasi anggaran dana APBN untuk tahun 2018 dapat disampaikan ke DPRD.
"Data tersebut penting supaya dalam pengalokasian anggaran tidak terjadi tumpang tindih pembangunan di satu tempat yang sama," katanya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Adriana Dondokambey itu dihadiri oleh Sekretaris Komisi III Amir Liputo dan sejumlah anggota, antara lain Boy Tumiwa, Edyson Masengi, Bart Senduk, Marvil Makagansa, dan Ayub Ali. ***1***
Sigit Pinardi
(T.J009/B/S024/S024) 13-11-2017 21:32:41