Tondano (AntaraSulut) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI drg Oscar Primadi MPH mengatakan pembangunan maupun peningkatan fasilitas kesehatan (faskes) amat sangat menyentuh sekali ke masyarakat.
"Hal itupun harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, saya rasa Pemda sudah banyak berupaya melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati bersama, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan ini harus dalam track yang seirama," ungkap Oscar dalam kunjungan kerja (Kunker) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) di RSUD Sam Ratulangi Tondano, Kamis (19/10).
Apalagi, kata Oscar, perlu dilihat bersama ternyata memang tantangan pembangunan di daerah sangat besar sekali.
Ketika ditanya soal hasil pemantauan di RSUD Sam Ratulangi Tondano, dia menyampaikan ada beberapa dana alokasi khusus (DAK) yang sudah disalurkan Kemenkes RI ke rumah sakit ini. Semisal, di tahun 2016 direalisasikan dana sebesar Rp6 miliar, 2017 Rp3,1 miliar, dan peruntukkannya sudah dimaksimalkan dengan baik.
"Kita berharap Pemda bukan hanya mengharapkan dana dari pusat, melainkan melalui dana APBD pun bisa membangun sama-sama. Pemda juga sudah cukup banyak memberikan kontribusi dan di Minahasa sendiri mencapai 11 persen, itu angka yang cukup bagus dalam pembangunan kesehatan," jelasnya.
"Ini tentunya harus diefektif dan diefesienkan pemanfaatan dan penggunaannya, karena kita yakin bahwa rumah sakit dibutuhkan rakyat kita," katanya.
Menjawab masalah minimnya ketersediaan SDM atau tenaga kesehatan di daerah, ia menyampaikan bahwa kondisi ini jelas, bukan persoalan jumlah yang kurang, tapi distribusi SDM yang menjadi kendala dan tidak terjadinya pemerataan seimbang sehingga daerah-daerah yang harusnya ditutupi malah tidak terpenuhi, tetapi juga di satu provinsi pun kadang-kadang ada daerah yang berdekatan yang satunya berlebihan dan satunya lagi kekurangan.
"Nah ini tentunya Pemda harus memperhatikan dan mendistribusikan dengan merata. Karena peran Pemda mempunyai wewenang untuk itu. Jadi sekali lagi, kami pemerintah pusat sudah memiliki beberapa skema dan skenario dalam memenuhi kebutuhan SDM ini," ungkapnya.
Ia pun menjelaskan ada namanya program Nusantara Sehat, itu diperuntukkan bagi daerah terpencil, terluar dan perbatasan melalui penempatan SDM kesehatan berbasis pada tim.
"Jadi tidak hanya dokter jalan sendiri dan perawat jalan sendiri, tapi tim. Itu yang tergabung dalam Nusantara Sehat dan mereka kita taruh di semua pelosok di Indonesia dan tahun ini sudah sekitar 1.000 orang yang disebarkan hingga ke daerah-daerah. Sulut ada, ditempatkan seperti di Talaud dan lainnya," urainya.
Kedua, kata dia, adalah penugasan khusus, artinya kita rekrut mereka dan memang dibutuhkan secara individual dan bukan tim, baru ditugaskan ke daerah.
Ketiga adalah wajib kerja dokter spesialis (WKDS), ini sesuai instruksi presiden (inpres) sudah dilakukan dan untuk daerah-daerah yang membutuhkan seperti di Sulut.
"Jadi WKDS ini berjalan aman dan diharuskan untuk mengabdi di daerah tempat tugas," katanya.
Mengenai sering bermasalahnya ketersediaan obat, ia menyampaikan memang pihaknya telah menyediakan e-katalog, tentunya rumah sakit juga harus cermat melakukan perencanaan, karena dalam pembelian elektronik ini juga tentunya bukan hanya di satu daerah tetapi juga seluruh provinsi, kabupaten.
"Jika tidak direncanakan secara lebih aktif dan cermat yah itu terjadi hal-hal yang memang mungkin adakalanya obat kosong. Tetapi saya yakin pembenahan ini terus dilakukan, khususnya dalam pembelanjaan obat melalui e-katalog. Ini bisa ditutupi, manajemen rumah sakit diharapkan dapat melakukan langkah yang memang dapat menutupinya, paling tidak untuk penyakit yang harus disiapkan segera penyediaannya," ujarnya.
"Untuk anggarannya mencukupi, apalagi dengan skema sekarang ini berdasarkan DAK dan semuanya digelontorkan ke daerah. Daerah yang mengendalikan dan usulannya tetap berdasarkan mekanisme berjenjang, kalau di rumah sakit ini ada namanya e-planning. Dari kabupaten/kota dimasukkan ke pemerintah provinsi kemudian disetujui provinsi dan provinsi mengusulkannya ke pemerintah pusat. Jadi untuk pembelian obat, ada namanya DAK afirmasi," sampainya.
Ketika ditanya soal peningkatan pemberian bantuan ke Minahasa, ia menyampaikan persoalannya tergantung kebutuhan, jadi usulan sangat penting, daerah harus mengajukan usulan dalam bentuk elektronik, namanya e-planning.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Debby Kalalo menambahkan tentunya Pemprov Sulut akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot untuk meningkatkan derajat kesehatan di sulut.
Kemudian, Sekda Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng mengatakan pastinya Pemkab Pinahasa akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, baik itu pribadi ataupun menggunakan fasilitas JKN.
"Dengan dana yang minim kami berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD ini, dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Itu semua bisa dilakukan," kata Korengkeng.
Sekda pun meminta untuk ada perhatian dan permohonan ke Kemenkes RI untuk memberikan Pemkab Minahasa berupa DAK, hal ini guna meningkatkan fasilitas di RSUD.
"Sebagaimana yang kita sampaikan, memang harus sehat dulu sebelum bekerja. Jadi faskes harus ditunjang terus. Intinya faskes menjadi salah satu fokus untuk ditingkatkan," sebutnya.
Sementara untuk kekurangan tenaga medis, ia mengatakan akan diantisipasi dengan upaya perekrutan tenaga honor.
"Memang selama ini ada juga bantuan dari universitas ke daerah, jadi daerah tetap terbantu. Tahun ini ada penambahan tenaga medis. Paling tidak untuk tenaga medis yang ada sudah memenuhi syarat, tinggal ada satu dua bidang yang belum ada dokternya. Pastinya sesuai permintaan dan kebutuhan, tentunya akan terus dimaksimalkan," katanya.
Dia mengatakan mengenai pasien JKN yang terbengkalai dilayani, tetap akan dilakukan sesuai prosedur. Yang pasti melihat kondisi pasien.
"Jangan sengaja menelantarkan pasien, jangan dibeda-bedakan dalam hal pelayanan kesehatan," terangnya.
Korengkeng menambahkan rencananya RSUD Sam Ratulangi akan dialihkan ke badan layanan umum (BLU). Sehingga sudah mandiri.
"Sama dengan beberapa rumah sakit lainnya, sudah mengelola dana sendiri maupun mengadakan obat sudah mandiri. Rumah sakit ini akan mengarah ke situ," tambah Korengkeng.
Sementara Direktur RSUD DR Sam Ratulangi Tondano dr Maryani Suronoto M.Biomed mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim Kemenkes RI ke Minahasa khususnya di RSUD Sam Ratulangi Tondano.
"Terima kasih banyak semua rombongan yang sudah datang dan melihat langsung keberadaan RSUD Sam Ratulangi Tondano. Kami sangat mengapresiasi dan bersyukur atas kesempatan dalam pertemuan ini," ungkap Suronoto.
Setibanya tim Kemenkes RI di RSUD Sam Ratulangi Tondano, langsung melakukan pemantauan ke semua ruangan. Tak segan-segan tim Kemenkes RI berdialog dengan masyarakat yang memeriksakan diri.
Kunjungan ini turut dihadiri Direktur Kesehatan Kemenkes RI dr Imran Agus Nurali SPKO, sejumlah kepala OPD, staf RSUD Sam Ratulangi dan media nasional rombongan Kemenkes RI.
"Hal itupun harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, saya rasa Pemda sudah banyak berupaya melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati bersama, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan ini harus dalam track yang seirama," ungkap Oscar dalam kunjungan kerja (Kunker) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) di RSUD Sam Ratulangi Tondano, Kamis (19/10).
Apalagi, kata Oscar, perlu dilihat bersama ternyata memang tantangan pembangunan di daerah sangat besar sekali.
Ketika ditanya soal hasil pemantauan di RSUD Sam Ratulangi Tondano, dia menyampaikan ada beberapa dana alokasi khusus (DAK) yang sudah disalurkan Kemenkes RI ke rumah sakit ini. Semisal, di tahun 2016 direalisasikan dana sebesar Rp6 miliar, 2017 Rp3,1 miliar, dan peruntukkannya sudah dimaksimalkan dengan baik.
"Kita berharap Pemda bukan hanya mengharapkan dana dari pusat, melainkan melalui dana APBD pun bisa membangun sama-sama. Pemda juga sudah cukup banyak memberikan kontribusi dan di Minahasa sendiri mencapai 11 persen, itu angka yang cukup bagus dalam pembangunan kesehatan," jelasnya.
"Ini tentunya harus diefektif dan diefesienkan pemanfaatan dan penggunaannya, karena kita yakin bahwa rumah sakit dibutuhkan rakyat kita," katanya.
Menjawab masalah minimnya ketersediaan SDM atau tenaga kesehatan di daerah, ia menyampaikan bahwa kondisi ini jelas, bukan persoalan jumlah yang kurang, tapi distribusi SDM yang menjadi kendala dan tidak terjadinya pemerataan seimbang sehingga daerah-daerah yang harusnya ditutupi malah tidak terpenuhi, tetapi juga di satu provinsi pun kadang-kadang ada daerah yang berdekatan yang satunya berlebihan dan satunya lagi kekurangan.
"Nah ini tentunya Pemda harus memperhatikan dan mendistribusikan dengan merata. Karena peran Pemda mempunyai wewenang untuk itu. Jadi sekali lagi, kami pemerintah pusat sudah memiliki beberapa skema dan skenario dalam memenuhi kebutuhan SDM ini," ungkapnya.
Ia pun menjelaskan ada namanya program Nusantara Sehat, itu diperuntukkan bagi daerah terpencil, terluar dan perbatasan melalui penempatan SDM kesehatan berbasis pada tim.
"Jadi tidak hanya dokter jalan sendiri dan perawat jalan sendiri, tapi tim. Itu yang tergabung dalam Nusantara Sehat dan mereka kita taruh di semua pelosok di Indonesia dan tahun ini sudah sekitar 1.000 orang yang disebarkan hingga ke daerah-daerah. Sulut ada, ditempatkan seperti di Talaud dan lainnya," urainya.
Kedua, kata dia, adalah penugasan khusus, artinya kita rekrut mereka dan memang dibutuhkan secara individual dan bukan tim, baru ditugaskan ke daerah.
Ketiga adalah wajib kerja dokter spesialis (WKDS), ini sesuai instruksi presiden (inpres) sudah dilakukan dan untuk daerah-daerah yang membutuhkan seperti di Sulut.
"Jadi WKDS ini berjalan aman dan diharuskan untuk mengabdi di daerah tempat tugas," katanya.
Mengenai sering bermasalahnya ketersediaan obat, ia menyampaikan memang pihaknya telah menyediakan e-katalog, tentunya rumah sakit juga harus cermat melakukan perencanaan, karena dalam pembelian elektronik ini juga tentunya bukan hanya di satu daerah tetapi juga seluruh provinsi, kabupaten.
"Jika tidak direncanakan secara lebih aktif dan cermat yah itu terjadi hal-hal yang memang mungkin adakalanya obat kosong. Tetapi saya yakin pembenahan ini terus dilakukan, khususnya dalam pembelanjaan obat melalui e-katalog. Ini bisa ditutupi, manajemen rumah sakit diharapkan dapat melakukan langkah yang memang dapat menutupinya, paling tidak untuk penyakit yang harus disiapkan segera penyediaannya," ujarnya.
"Untuk anggarannya mencukupi, apalagi dengan skema sekarang ini berdasarkan DAK dan semuanya digelontorkan ke daerah. Daerah yang mengendalikan dan usulannya tetap berdasarkan mekanisme berjenjang, kalau di rumah sakit ini ada namanya e-planning. Dari kabupaten/kota dimasukkan ke pemerintah provinsi kemudian disetujui provinsi dan provinsi mengusulkannya ke pemerintah pusat. Jadi untuk pembelian obat, ada namanya DAK afirmasi," sampainya.
Ketika ditanya soal peningkatan pemberian bantuan ke Minahasa, ia menyampaikan persoalannya tergantung kebutuhan, jadi usulan sangat penting, daerah harus mengajukan usulan dalam bentuk elektronik, namanya e-planning.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut Debby Kalalo menambahkan tentunya Pemprov Sulut akan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot untuk meningkatkan derajat kesehatan di sulut.
Kemudian, Sekda Kabupaten Minahasa Jeffry R Korengkeng mengatakan pastinya Pemkab Pinahasa akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat, baik itu pribadi ataupun menggunakan fasilitas JKN.
"Dengan dana yang minim kami berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD ini, dibarengi dengan peningkatan pelayanan. Itu semua bisa dilakukan," kata Korengkeng.
Sekda pun meminta untuk ada perhatian dan permohonan ke Kemenkes RI untuk memberikan Pemkab Minahasa berupa DAK, hal ini guna meningkatkan fasilitas di RSUD.
"Sebagaimana yang kita sampaikan, memang harus sehat dulu sebelum bekerja. Jadi faskes harus ditunjang terus. Intinya faskes menjadi salah satu fokus untuk ditingkatkan," sebutnya.
Sementara untuk kekurangan tenaga medis, ia mengatakan akan diantisipasi dengan upaya perekrutan tenaga honor.
"Memang selama ini ada juga bantuan dari universitas ke daerah, jadi daerah tetap terbantu. Tahun ini ada penambahan tenaga medis. Paling tidak untuk tenaga medis yang ada sudah memenuhi syarat, tinggal ada satu dua bidang yang belum ada dokternya. Pastinya sesuai permintaan dan kebutuhan, tentunya akan terus dimaksimalkan," katanya.
Dia mengatakan mengenai pasien JKN yang terbengkalai dilayani, tetap akan dilakukan sesuai prosedur. Yang pasti melihat kondisi pasien.
"Jangan sengaja menelantarkan pasien, jangan dibeda-bedakan dalam hal pelayanan kesehatan," terangnya.
Korengkeng menambahkan rencananya RSUD Sam Ratulangi akan dialihkan ke badan layanan umum (BLU). Sehingga sudah mandiri.
"Sama dengan beberapa rumah sakit lainnya, sudah mengelola dana sendiri maupun mengadakan obat sudah mandiri. Rumah sakit ini akan mengarah ke situ," tambah Korengkeng.
Sementara Direktur RSUD DR Sam Ratulangi Tondano dr Maryani Suronoto M.Biomed mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim Kemenkes RI ke Minahasa khususnya di RSUD Sam Ratulangi Tondano.
"Terima kasih banyak semua rombongan yang sudah datang dan melihat langsung keberadaan RSUD Sam Ratulangi Tondano. Kami sangat mengapresiasi dan bersyukur atas kesempatan dalam pertemuan ini," ungkap Suronoto.
Setibanya tim Kemenkes RI di RSUD Sam Ratulangi Tondano, langsung melakukan pemantauan ke semua ruangan. Tak segan-segan tim Kemenkes RI berdialog dengan masyarakat yang memeriksakan diri.
Kunjungan ini turut dihadiri Direktur Kesehatan Kemenkes RI dr Imran Agus Nurali SPKO, sejumlah kepala OPD, staf RSUD Sam Ratulangi dan media nasional rombongan Kemenkes RI.