Manado, (AntaraSulut) - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melakukan evaluasi pejabat eselon yang tidak bekerja optimal setelah dilantik pada awal tahun ini.
"Hingga akhir Desember batas penilaian kinerja mereka (pejabat eselon, red.), akan dievaluasi apakah masih ideal dan sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak," katanya pada rapat kerja bersama seluruh pejabat di Manado, Senin.
Ia mengatakan bahwa ada beberapa standar yang melekat dalam diri seorang pejabat maupun aparatur sipil negara yang tidak memegang jabatan eselon.
Standar tersebut, kata dia, adalah sinkronisasi program kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulut menuju terciptanya sinergitas antarsesama satuan kerja perangkat daerah.
Selain itu, disiplin yang harus ditumbuhkan dan melekat dalam diri aparatur, loyalitas, kepatuhan, serta integritas jati diri yang baik dan benar.
"Kaitannya dengan aspek disiplin, saya tegaskan bahwa seluruh pejabat yang bertugas ke luar daerah jangan hanya wara-wiri, jalan-jalan tanpa alasan jelas. Ke depan harus ada laporan yang jelas sesuai tupoksi," katanya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulut Edwin H Silangen menambahkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Sulut bergerak positif.
Semisal pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,54 triliun atau sebesar 71,60 persen dari target sebesar Rp3,55 triliun.
Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp781,79 miliar atau sebesar 72,63 persen dari target anggaran sebesar Rp1,07 triliun.
Dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1,69 triliun atau sebesar 69,86 persen dari total target anggaran sebesar Rp2,42 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp67,48 miliar atau 132,74 persen dari total anggaran sebesar Rp50,83 persen. ***2***
(T.K011/B/M029/M029) 18-09-2017 19:59:03
"Hingga akhir Desember batas penilaian kinerja mereka (pejabat eselon, red.), akan dievaluasi apakah masih ideal dan sesuai dengan bidang tugasnya atau tidak," katanya pada rapat kerja bersama seluruh pejabat di Manado, Senin.
Ia mengatakan bahwa ada beberapa standar yang melekat dalam diri seorang pejabat maupun aparatur sipil negara yang tidak memegang jabatan eselon.
Standar tersebut, kata dia, adalah sinkronisasi program kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulut menuju terciptanya sinergitas antarsesama satuan kerja perangkat daerah.
Selain itu, disiplin yang harus ditumbuhkan dan melekat dalam diri aparatur, loyalitas, kepatuhan, serta integritas jati diri yang baik dan benar.
"Kaitannya dengan aspek disiplin, saya tegaskan bahwa seluruh pejabat yang bertugas ke luar daerah jangan hanya wara-wiri, jalan-jalan tanpa alasan jelas. Ke depan harus ada laporan yang jelas sesuai tupoksi," katanya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulut Edwin H Silangen menambahkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 Sulut bergerak positif.
Semisal pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,54 triliun atau sebesar 71,60 persen dari target sebesar Rp3,55 triliun.
Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp781,79 miliar atau sebesar 72,63 persen dari target anggaran sebesar Rp1,07 triliun.
Dana perimbangan terealisasi sebesar Rp1,69 triliun atau sebesar 69,86 persen dari total target anggaran sebesar Rp2,42 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp67,48 miliar atau 132,74 persen dari total anggaran sebesar Rp50,83 persen. ***2***
(T.K011/B/M029/M029) 18-09-2017 19:59:03