Tomohon, (AntaraSulut) - Jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, Sulawesi Utara, berkomitmen menunjukkan kinerja optimal kepada publik.
"Jadi, kami akan mengevaluasi anggota DPRD yang ikut paripurna, kami akan menunjukkan kinerja terbaik untuk menjawab semua harapan masyarakat," kata Ketua DPRD Kota Tomohon Miky J Wenur di Tomohon, Selasa.
Bahkan untuk memperkuat komitmen itu, Badan Kehormatan DPRD akan mengevaluasi semua anggota, katanya.
"Jadi, akan ada tindakan keras dari badan kehormatan kepada anggota DPRD yang bermalas-malasan, dan akan disampaikan kepada pimpinan," tegasnya.
Tak hanya itu, kata dia, perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD akan ditelusuri untuk menepis dugaan wisata berbalut kunjungan kerja.
"Hasil dari kunjungan kerja itu harus dilaporkan. Akan dilihat juga apakah kunjungan kerja yang dilakukan realistis atau tidak, semua itu akan kami evaluasi," ujarnya.
Meski demikian, lanjut politikus Partai Golkar itu, ada kunjungan kerja ke luar daerah yang memang harus dilakukan DPRD dan tidak bisa dibatalkan.
Dia mencontohkan, dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah, legislatif harus mencari perbandingan dengan kabupaten atau kota lainnya yang sudah lebih dulu menerapkan perda itu.
Bahkan, untuk memastikan tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, legislatif harus melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.
"Kunjungan kerja itu dilakukan untuk mendapatkan standar karena bagaimana akan diterapkan kalau tidak ada perbandingan. Memang bisa bertukar informasi dengan kabupaten dan kota di daerah ini, itu pun kalau mereka sudah menerapkan perda itu," ujarnya.
Dia menambahkan, DPRD terus mengedepankan transparansi dan akan melaporkan semua program dan kegiatan kepada publik melalui media.
"Ini penting agar masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan wakil rakyat selama ini," ujarnya. ***2***
Sigit Pinardi
(T.K011/B/S024/S024) 15-08-2017 18:53:24
"Jadi, kami akan mengevaluasi anggota DPRD yang ikut paripurna, kami akan menunjukkan kinerja terbaik untuk menjawab semua harapan masyarakat," kata Ketua DPRD Kota Tomohon Miky J Wenur di Tomohon, Selasa.
Bahkan untuk memperkuat komitmen itu, Badan Kehormatan DPRD akan mengevaluasi semua anggota, katanya.
"Jadi, akan ada tindakan keras dari badan kehormatan kepada anggota DPRD yang bermalas-malasan, dan akan disampaikan kepada pimpinan," tegasnya.
Tak hanya itu, kata dia, perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD akan ditelusuri untuk menepis dugaan wisata berbalut kunjungan kerja.
"Hasil dari kunjungan kerja itu harus dilaporkan. Akan dilihat juga apakah kunjungan kerja yang dilakukan realistis atau tidak, semua itu akan kami evaluasi," ujarnya.
Meski demikian, lanjut politikus Partai Golkar itu, ada kunjungan kerja ke luar daerah yang memang harus dilakukan DPRD dan tidak bisa dibatalkan.
Dia mencontohkan, dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah, legislatif harus mencari perbandingan dengan kabupaten atau kota lainnya yang sudah lebih dulu menerapkan perda itu.
Bahkan, untuk memastikan tidak akan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, legislatif harus melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.
"Kunjungan kerja itu dilakukan untuk mendapatkan standar karena bagaimana akan diterapkan kalau tidak ada perbandingan. Memang bisa bertukar informasi dengan kabupaten dan kota di daerah ini, itu pun kalau mereka sudah menerapkan perda itu," ujarnya.
Dia menambahkan, DPRD terus mengedepankan transparansi dan akan melaporkan semua program dan kegiatan kepada publik melalui media.
"Ini penting agar masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan wakil rakyat selama ini," ujarnya. ***2***
Sigit Pinardi
(T.K011/B/S024/S024) 15-08-2017 18:53:24