Tomohon, (AntaraSulut) - Ketua DPRD Kota Tomohon, Sulawesi Utara Miky J Wenur memastikan buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat bisa diakses oleh masyarakat.
"Harusnya memang demikian, produk ini (APBD) bisa diakses oleh masyarakat yang ingin mendapatkan informasi," kata Wenur di Tomohon, Selasa.
Ketika buku APBD diakses masyarakat, akan diketahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan baik di jajaran eksekutif dan legislatif berjalan sesuai yang ditata atau tidak.
"Hal ini juga sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif selama ini," ujarnya.
Menurut dia, buku APBD tidak lagi harus ditutup-tutupi kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat, sehingga seluruh anggota DPRD yang memegang dokumen itu bisa membagi informasi program pendapatan dan belanja kepada masyarakat.
"Tak ada prosedur yang rumit mendapatkan informasi tentang APBD itu. Saya dan beberapa pimpinan termasuk seluruh anggota DPRD pasti akan memberikan informasi dalam APBD itu," ujarnya.
Wenur juga akan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan "website" yang ada untuk menyampaikan informasi terkait APBD ataupun program dan kegiatan DPRD.
"Ini adalah bukti ada transparansi, informasi tidak ditutup-tutupi. Ketika bisa ditayangkan dalam website milik pemerintah daerah, siapa saja, di mana saja, kapan saja masyarakat bisa mengaksesnya," katanya.***2***
(T.K011/B/M019/M019) 15-08-2017 17:08:55
"Harusnya memang demikian, produk ini (APBD) bisa diakses oleh masyarakat yang ingin mendapatkan informasi," kata Wenur di Tomohon, Selasa.
Ketika buku APBD diakses masyarakat, akan diketahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan baik di jajaran eksekutif dan legislatif berjalan sesuai yang ditata atau tidak.
"Hal ini juga sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif selama ini," ujarnya.
Menurut dia, buku APBD tidak lagi harus ditutup-tutupi kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat, sehingga seluruh anggota DPRD yang memegang dokumen itu bisa membagi informasi program pendapatan dan belanja kepada masyarakat.
"Tak ada prosedur yang rumit mendapatkan informasi tentang APBD itu. Saya dan beberapa pimpinan termasuk seluruh anggota DPRD pasti akan memberikan informasi dalam APBD itu," ujarnya.
Wenur juga akan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan "website" yang ada untuk menyampaikan informasi terkait APBD ataupun program dan kegiatan DPRD.
"Ini adalah bukti ada transparansi, informasi tidak ditutup-tutupi. Ketika bisa ditayangkan dalam website milik pemerintah daerah, siapa saja, di mana saja, kapan saja masyarakat bisa mengaksesnya," katanya.***2***
(T.K011/B/M019/M019) 15-08-2017 17:08:55