Tomohon, (AntaraSulut) - Wakil Wali(Wawali) Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Syerly A Sompotan berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersinergi mengendalikan inflasi di daerah berpenduduk lebih dari 100 ribu jiwa tersebut.
"TPID mempunyai tantangan yang cukup besar mengendalikan inflasi Kota Tomophon, apalagi tidak semua komoditas pangan dihasilkan di daerah ini," kata Wawali Syerly di Tomohon, Minggu.
Kendati begitu, dia optimistis dengan niat dan tekad yang kuat, inflasi mampu dikendalikan sehingga kondisi ekonomi kondusif dengan harga-harga komoditas pangan terjangkau serta pasokan cukup.
"TPID adalah tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah mengatasi permasalahan inflasi," ujarnya.
Inflasi atau gejolak kenaikan harga, lanjut Wawali menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena bila tidak dikendalikan menyebabkan kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu.
Lagi, kata dia, untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil memerlukan dukungan pemerintah yang memiliki kewenangan mengatasi gejolak harga pangan dan mengaturnya.
"Pemda dapat mengoptimalkan koordinasi antarpemangku kepentingan di daerah untuk stabilitas harga melalui koordinasi dengan anggota TPID. Selain itu secara bersama-sama dengan penegak hukum melakukan monitoring kewajaran stok pangan secara berkala," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kesenjangan antardaerah dapat dilakukan dengan lebih mensinergikan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya serta menyelaraskan pembangunan dan potensi yang dimiliki.
"Dari sisi kelembagaan, pemerintah kota telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai langkah penyesuaian organisasi perangkat daerah baru," sebut Wawali.
Kepala Bagian Perekonomian Harny B Korompis SE mengatakan, sampai dengan Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 1,15 persen, inflasi tahun kalender 2,49 persen dan inflasi "year on year" sebesar 3,59 persen.
"Sinergitas dengan TPID akan mendapatkan informasi perkembangan terkini inflasi daerah, merumuskan, merekomendasikan kebijakan koordinasi dan kebijakan pengendalian melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah," ujarnya.***3***
(T.K011/B/G004/G004) 16-07-2017 18:16:16
"TPID mempunyai tantangan yang cukup besar mengendalikan inflasi Kota Tomophon, apalagi tidak semua komoditas pangan dihasilkan di daerah ini," kata Wawali Syerly di Tomohon, Minggu.
Kendati begitu, dia optimistis dengan niat dan tekad yang kuat, inflasi mampu dikendalikan sehingga kondisi ekonomi kondusif dengan harga-harga komoditas pangan terjangkau serta pasokan cukup.
"TPID adalah tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah mengatasi permasalahan inflasi," ujarnya.
Inflasi atau gejolak kenaikan harga, lanjut Wawali menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena bila tidak dikendalikan menyebabkan kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu.
Lagi, kata dia, untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil memerlukan dukungan pemerintah yang memiliki kewenangan mengatasi gejolak harga pangan dan mengaturnya.
"Pemda dapat mengoptimalkan koordinasi antarpemangku kepentingan di daerah untuk stabilitas harga melalui koordinasi dengan anggota TPID. Selain itu secara bersama-sama dengan penegak hukum melakukan monitoring kewajaran stok pangan secara berkala," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kesenjangan antardaerah dapat dilakukan dengan lebih mensinergikan hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya serta menyelaraskan pembangunan dan potensi yang dimiliki.
"Dari sisi kelembagaan, pemerintah kota telah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai langkah penyesuaian organisasi perangkat daerah baru," sebut Wawali.
Kepala Bagian Perekonomian Harny B Korompis SE mengatakan, sampai dengan Juni 2017 terjadi inflasi sebesar 1,15 persen, inflasi tahun kalender 2,49 persen dan inflasi "year on year" sebesar 3,59 persen.
"Sinergitas dengan TPID akan mendapatkan informasi perkembangan terkini inflasi daerah, merumuskan, merekomendasikan kebijakan koordinasi dan kebijakan pengendalian melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah," ujarnya.***3***
(T.K011/B/G004/G004) 16-07-2017 18:16:16