Manado, 3/3 (Antara) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN meningkatkan daya saing barang, jasa, dan sumber daya manusia.
"Pemerintah daerah telah siap menghadapi MEA. Bagi kami tujuannya sangat baik di sektor-sektor itu, termasuk memperbesar pasar serta memperbanyak teknologi di antara sesama negara-negara ASEAN," kata Kandouw saat menerima kunjungan badan kerja sama parlemen (BKSP) di Manado, Kamis.
Menurut dia, MEA di Provinsi Sulut tergantung regulasi dari pemerintah pusat karena munculnya kekhawatiran pasar bebas ASEAN akan merugikan bila tidak siap.
Dia mencontohkan, Pelabuhan Bitung yang disiapkan menjadi "hub sea port" hingga kini statusnya belum ada, padahal posisinya sangat dekat dengan negara-negara raksasa ekonomi di kawasan Asia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea.
Belum lagi dengan status Bandara Sam Ratulangi Manado yang hingga kini belum menjadi bandara bebas visa, sehingga hambatan-hambatan ini bisa merugikan daerah kita.
"Jadi regulasi-regulasi tersebut akan sangat menguntungkan Sulut jika sudah ada, karena potensi sumber daya alam daerah ini sangat melimpah," katanya.
Ketua Tim BKSP DPD Prof Dailami Firdaus mengatakan, kunjungan ke daerah ini dalam rangka implementasi MEA.
"Kami ingin secara langsung mendengar kesiapan daerah Sulut menghadapi pasar bebas MEA ini, baik dari pemda maupun masyarakat itu sendiri. Kalau tidak siap nantinya akan menjadi beban, namun demikian kami melihat Sulut sebagai salah satu daerah di KTI yang sudah maju didukung sumberdaya perikanan, pertanian dan kelautan," katanya.
Empat senator senayan yang melakukan kunjungan ke Sulut selain Prof Dailami yaitu Stefanus BAN Liow, Hj Rahmiyati Jahja SPd dan Pdt Marthen MTh.***3***
(T.K011/B/B015/B015) 03-03-2016 21:57:20
"Pemerintah daerah telah siap menghadapi MEA. Bagi kami tujuannya sangat baik di sektor-sektor itu, termasuk memperbesar pasar serta memperbanyak teknologi di antara sesama negara-negara ASEAN," kata Kandouw saat menerima kunjungan badan kerja sama parlemen (BKSP) di Manado, Kamis.
Menurut dia, MEA di Provinsi Sulut tergantung regulasi dari pemerintah pusat karena munculnya kekhawatiran pasar bebas ASEAN akan merugikan bila tidak siap.
Dia mencontohkan, Pelabuhan Bitung yang disiapkan menjadi "hub sea port" hingga kini statusnya belum ada, padahal posisinya sangat dekat dengan negara-negara raksasa ekonomi di kawasan Asia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea.
Belum lagi dengan status Bandara Sam Ratulangi Manado yang hingga kini belum menjadi bandara bebas visa, sehingga hambatan-hambatan ini bisa merugikan daerah kita.
"Jadi regulasi-regulasi tersebut akan sangat menguntungkan Sulut jika sudah ada, karena potensi sumber daya alam daerah ini sangat melimpah," katanya.
Ketua Tim BKSP DPD Prof Dailami Firdaus mengatakan, kunjungan ke daerah ini dalam rangka implementasi MEA.
"Kami ingin secara langsung mendengar kesiapan daerah Sulut menghadapi pasar bebas MEA ini, baik dari pemda maupun masyarakat itu sendiri. Kalau tidak siap nantinya akan menjadi beban, namun demikian kami melihat Sulut sebagai salah satu daerah di KTI yang sudah maju didukung sumberdaya perikanan, pertanian dan kelautan," katanya.
Empat senator senayan yang melakukan kunjungan ke Sulut selain Prof Dailami yaitu Stefanus BAN Liow, Hj Rahmiyati Jahja SPd dan Pdt Marthen MTh.***3***
(T.K011/B/B015/B015) 03-03-2016 21:57:20