MANADO, (5/6) Antara - Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti laporan keuangan yang diperiksa tanpa masalah yang ditemukan. Karena itu, lembaga pemerintah harus terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
"Ini bukan benar tanpa pengecualian, melainkan wajar tanpa pengecualian. Artinya masih ada temuan tapi tidak signifikan," kata Auditor Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Syafruddin Mosii, Jumat petang.
Penegasan ini dikemukakan Mosii di hadapan bupati dan walikota di Sulawesi Utara yang mendapat opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2014, usai penyerahan piagam penghargaan dari BPK, bertempat di Aula BPK Perwakilan Sulawesi Utara.
Pemerintah daerah yang meraih opini WTP, lanjut Mosii, harus terus berikhtiar untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, tidak terjebak pada pola pikir yang penting sudah meraih opini tertinggi.
"Ini penting karena rakyat berharap kalau sudah WTP itu berarti semuanya sudah clean dan clear. Rakyat memaknai WTP itu berarti tanpa masalah, padahal tidak demikian karena masih ada temuan yang harus ditindakanjuti dan dicarikan solusinya.
Mosii mengingatkan, tantangan besar menghadang semua entitas pemerintah daerah dalam kaitan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Ini berkenaan dengan dimulainy penerapan accrual basis (berbasis akrual).
Accrual basis atau berbasis akrual adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima atau biaya tersebut dibayarkan (cash basis).
Ia memberi gambaran penerapan acrual basis antara lain tercermin dari jumlah laporan keuangan dari yang tadinya empat menadi tujuh jika menerapkan acrual basis. Ini menurutnya, bukan pekerjaan ringan dan enteng.
Terkait dengan itu, lanjut Mosii, BPK akan melakukan monitoring atas penerapan accrual basis di setiap instansi pemerintah atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara/daerah.
"Kami juga ikut bertanggungjawab atas pemberian opini yang menggembirakan bapak dan ibu bupati maupun walikota. Kami tidak akan diam, kami akan berupaya mengawal dan memastikan tata kelola keuangan semakin memenuhi standar akuntabilitas.
"Ini bukan benar tanpa pengecualian, melainkan wajar tanpa pengecualian. Artinya masih ada temuan tapi tidak signifikan," kata Auditor Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Syafruddin Mosii, Jumat petang.
Penegasan ini dikemukakan Mosii di hadapan bupati dan walikota di Sulawesi Utara yang mendapat opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2014, usai penyerahan piagam penghargaan dari BPK, bertempat di Aula BPK Perwakilan Sulawesi Utara.
Pemerintah daerah yang meraih opini WTP, lanjut Mosii, harus terus berikhtiar untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, tidak terjebak pada pola pikir yang penting sudah meraih opini tertinggi.
"Ini penting karena rakyat berharap kalau sudah WTP itu berarti semuanya sudah clean dan clear. Rakyat memaknai WTP itu berarti tanpa masalah, padahal tidak demikian karena masih ada temuan yang harus ditindakanjuti dan dicarikan solusinya.
Mosii mengingatkan, tantangan besar menghadang semua entitas pemerintah daerah dalam kaitan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Ini berkenaan dengan dimulainy penerapan accrual basis (berbasis akrual).
Accrual basis atau berbasis akrual adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima atau biaya tersebut dibayarkan (cash basis).
Ia memberi gambaran penerapan acrual basis antara lain tercermin dari jumlah laporan keuangan dari yang tadinya empat menadi tujuh jika menerapkan acrual basis. Ini menurutnya, bukan pekerjaan ringan dan enteng.
Terkait dengan itu, lanjut Mosii, BPK akan melakukan monitoring atas penerapan accrual basis di setiap instansi pemerintah atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara/daerah.
"Kami juga ikut bertanggungjawab atas pemberian opini yang menggembirakan bapak dan ibu bupati maupun walikota. Kami tidak akan diam, kami akan berupaya mengawal dan memastikan tata kelola keuangan semakin memenuhi standar akuntabilitas.