Jakarta (ANTARA) - Mantan Ketua Komisi III DPR RI Pieter C Zulkifli mengatakan KPK membutuhkan sosok pemimpin yang mampu meredam konflik antarinstansi dalam upaya menegakkan hukum.
Hal itu dinilai Pieter perlu lantaran sepanjang perjalanannya, lembaga antirasuah itu tidak pernah lepas dari konflik antarinstansi yang membuat kinerja pemberantasan korupsi tidak maksimal.
"Diperlukan langkah kongkrit dan terukur untuk membangun kembali komunikasi politik lintas lembaga penegak hukum, mengubur luka lama dengan komitmen untuk taat dan setia dengan perintah konstitusi," kata Pieter dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu.
Politisi Partai Demokrat itu pun menyoroti beragam contoh ketidakharmonisan KPK dengan beberapa lembaga seperti perseteruan "Cicak vs Buaya", insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, hingga kasus pemerasan pimpinan KPK.
Deretan peristiwa masa lalu itu, menurut dia, bukan hanya berpengaruh kepada kinerja KPK tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga independen itu.
Alasan itu pula yang mendasari Pieter mau menjadi calon pimpinan KPK periode 2024-2029.
Pieter mengatakan selama menakhodai Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, dirinya mampu berkoordinasi dengan pihak KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam, Komisi Yudisial, Ombudsman, hingga elite partai politik.
Bermodalkan pengalaman inilah Pieter yakin dirinya dapat menciptakan iklim hubungan yang baik antara KPK dengan lembaga penegak hukum yang lain.
Tidak hanya itu, dia juga menilai KPK membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan terobosan dalam melakukan pencegahan hingga penindakan korupsi.
Dengan meminimalisir konflik antarlembaga dan mempertajam kemampuan KPK dalam menindak korupsi, Pieter yakin pemberantasan rasuah di Indonesia akan lebih maksimal.
"Saya berharap masih mendapat kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pieter: KPK butuh pemimpin yang dapat redam konflik antar instansi
Hal itu dinilai Pieter perlu lantaran sepanjang perjalanannya, lembaga antirasuah itu tidak pernah lepas dari konflik antarinstansi yang membuat kinerja pemberantasan korupsi tidak maksimal.
"Diperlukan langkah kongkrit dan terukur untuk membangun kembali komunikasi politik lintas lembaga penegak hukum, mengubur luka lama dengan komitmen untuk taat dan setia dengan perintah konstitusi," kata Pieter dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu.
Politisi Partai Demokrat itu pun menyoroti beragam contoh ketidakharmonisan KPK dengan beberapa lembaga seperti perseteruan "Cicak vs Buaya", insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, hingga kasus pemerasan pimpinan KPK.
Deretan peristiwa masa lalu itu, menurut dia, bukan hanya berpengaruh kepada kinerja KPK tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga independen itu.
Alasan itu pula yang mendasari Pieter mau menjadi calon pimpinan KPK periode 2024-2029.
Pieter mengatakan selama menakhodai Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, dirinya mampu berkoordinasi dengan pihak KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam, Komisi Yudisial, Ombudsman, hingga elite partai politik.
Bermodalkan pengalaman inilah Pieter yakin dirinya dapat menciptakan iklim hubungan yang baik antara KPK dengan lembaga penegak hukum yang lain.
Tidak hanya itu, dia juga menilai KPK membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan terobosan dalam melakukan pencegahan hingga penindakan korupsi.
Dengan meminimalisir konflik antarlembaga dan mempertajam kemampuan KPK dalam menindak korupsi, Pieter yakin pemberantasan rasuah di Indonesia akan lebih maksimal.
"Saya berharap masih mendapat kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pieter: KPK butuh pemimpin yang dapat redam konflik antar instansi