Manado (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut memberikan bobot terhadap pentingnya isu lingkungan dalam penyelenggaraan pilkada November mendatang.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengapresiasi digelarnya 'FGD Ramah Lingkungan' ini dikarenakan isu-isu lingkungan hidup menjadi perhatian bersama termasuk KPU RI.
"Kami akan meminta para narasumber yang terundang pada hari ini untuk mempertajam lagi hal-hal konkrit yang kita bisa intervensi mengenai isu lingkungan dalam tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lewati," kata
Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Awaluddin Umbola pada diskusi kelompok terarah (FGD) di Manado, Kamis.
Dia mencontohkan, pada saat debat pasangan calon ataupun kampanye tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang di pohon.
"Berikutnya, pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara kita akan elobarasi dalam konteks kebutuhan perlengkapan tps yang bisa kita klaim sebagai bahan ramah lingkungan di tps," katanya menambahkan
KPU Sulut, kata dia, nantinya akan mendiskusikan lagi hasil rekomendasi dari kegiatan 'camping pilkada yang kemudian dapat menjadi program prioritas dan akan dikemas menjadi kerangka tindak lanjut ke KPU kabupaten/kota maupun kebijakan KPU Sulut.
Di FGD tersebut, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan memberikan apresiasi kepada Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat di acara tersebut.
"FGD ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan KPU RI yang telah berorientasi pada kebijakan berwawasan lingkungan. Karena itu, kita berharap dari hasil inventarisasi masalah yang sudah diskusikan mudah-mudahan bisa dikelola dalam satu kebijakan tindak lanjut berdasarkan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI,” ungkap Poluan.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengapresiasi digelarnya 'FGD Ramah Lingkungan' ini dikarenakan isu-isu lingkungan hidup menjadi perhatian bersama termasuk KPU RI.
"Mewakili KPU RI saya juga akan merespon sekaligus menjawab komitmen-komitmen bapak dan ibu, yang pasti punya harapan agar di setiap agenda-agenda kenegaraan maupun pemilu dapat memperhatikan aspek-aspek lingkungan untuk kelestarian lingkungan hidup," ujarnya.
Sudrajat mengatakan, isu kelestarian lingkungan sebenarnya sudah digagas dari periode-periode sebelumnya terkait sampah dari proses penyelenggaraan pemilu terutama logistik pemilu dan alat peraga kampanye.
Adapun komitmen KPU terkait aspek ramah lingkungan yaitu dari sisi regulasi KPU telah menetapkan bahan baku utama kotak dan bilik, surat suara, formulir merupakan bahan baku yang bisa didaur ulang.
Bahkan sebagai upaya KPU menjaga kelestarian lingkungan, pada Pemilu 2024 menginstruksikan pada saat pelantikan anggota kpps di seluruh Indonesia menanam satu pohon per satu orang kpps.
"Mungkin yang menjadi persoalan permasalahan yakni terkait alat peraga kampanye yang mana domainnya ada di peserta pemilu. Namun melalui regulasi kampanye kami telah membatasi titik-titik pemasangan alat peraga kampanye maupun larangan untuk memasang di pohon-pohon," ujarnya.
Turut hadir pada kegiatan Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon dan Salman Saelangi, Plt. Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, Fungsional Ahli Madya Raymond Mamahit, Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Parhubmas Novie T. Runtukahu serta staf sekretariat KPU Sulut.