Jakarta (ANTARA) -
Dalam rilisnya di Jakarta pada Selasa, ia mengatakan pemerintah melalui Kemkes perlu menyiapkan tenaga kesehatan tersebut mengingat lonjakan kasus membuat keterisian pasien dalam rumah sakit menjadi padat.
“Ada masyarakat miskin yang terkena DBD dan mencari rumah sakit, tapi selalu penuh,” kata Eddy.
Dia pun menggarisbawahi data Kemkes yang menyebutkan kasus demam berdarah di Indonesia kini mencapai 35.556 kasus dengan kasus kematian mencapai 290 orang hingga pekan ke-11 tahun 2024.
“Masa urgent DBD ini lima hari. Jika tertolong kemungkinan besar sembuh. Jika terlambat bisa meninggal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran serta masyarakat yang kini melemah dibandingkan pada tahun 90-an yang justru gencar melibatkan publik untuk upaya pemberantasan DBD.
“Akhir-akhir ini saya lihat PSN (pemberantasan sarang nyamuk) lemah tapi justru mengandalkan vaksinasi atau wolbachia. Pelibatan masyarakat rendah,” ujarnya.
Sebelumnya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Senin (25/3), legislator dari Dapil Jawa Tengah III tersebut mempertanyakan upaya pemerintah dalam menangani kasus DBD agar tidak ada masyarakat yang terlambat mendapat penanganan.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan cara untuk dapat menggerakkan serta memandirikan masyarakat, mengingat penanganan masalah kesehatan publik sejatinya memerlukan kolaborasi banyak pihak, termasuk masyarakat.
“Saya ingin ada roadmap (peta jalan) penyiapan SDM kesehatan pada bagian public health sehingga setiap saat bisa mendampingi masyarakat, terutama saat mengalami masalah kesehatan dan tidak tergantung kepada kader kesehatan,” ucapnya.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kasus DBD naik, Komisi IX minta giatkan edukasi kesehatan publik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberikan atensi terhadap kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD) dalam negeri dan meminta Kementerian Kesehatan (Kemkes) menyiapkan tenaga kesehatan untuk menggiatkan edukasi kesehatan publik sekaligus mengajak masyarakat hidup sehat secara mandiri.
Dalam rilisnya di Jakarta pada Selasa, ia mengatakan pemerintah melalui Kemkes perlu menyiapkan tenaga kesehatan tersebut mengingat lonjakan kasus membuat keterisian pasien dalam rumah sakit menjadi padat.
“Ada masyarakat miskin yang terkena DBD dan mencari rumah sakit, tapi selalu penuh,” kata Eddy.
Dia pun menggarisbawahi data Kemkes yang menyebutkan kasus demam berdarah di Indonesia kini mencapai 35.556 kasus dengan kasus kematian mencapai 290 orang hingga pekan ke-11 tahun 2024.
“Masa urgent DBD ini lima hari. Jika tertolong kemungkinan besar sembuh. Jika terlambat bisa meninggal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran serta masyarakat yang kini melemah dibandingkan pada tahun 90-an yang justru gencar melibatkan publik untuk upaya pemberantasan DBD.
“Akhir-akhir ini saya lihat PSN (pemberantasan sarang nyamuk) lemah tapi justru mengandalkan vaksinasi atau wolbachia. Pelibatan masyarakat rendah,” ujarnya.
Sebelumnya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta pada Senin (25/3), legislator dari Dapil Jawa Tengah III tersebut mempertanyakan upaya pemerintah dalam menangani kasus DBD agar tidak ada masyarakat yang terlambat mendapat penanganan.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan cara untuk dapat menggerakkan serta memandirikan masyarakat, mengingat penanganan masalah kesehatan publik sejatinya memerlukan kolaborasi banyak pihak, termasuk masyarakat.
“Saya ingin ada roadmap (peta jalan) penyiapan SDM kesehatan pada bagian public health sehingga setiap saat bisa mendampingi masyarakat, terutama saat mengalami masalah kesehatan dan tidak tergantung kepada kader kesehatan,” ucapnya.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kasus DBD naik, Komisi IX minta giatkan edukasi kesehatan publik