Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Politik dari Political Strategy Group (PSG) sekaligus pengamat Arief Budiman mengatakan perlu adanya ruang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Arief mengatakan setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu, maka sesuai hasil perhitungan terakhir, Prabowo Subianto akan menjadi ‘apparent successful candidate’ atau ‘kandidat terbilang sukses’.
"Istilah yang diperkenalkan di UU Transisi Kepresidenan Amerika Serikat tahun 2022. Sementara istilah ‘President-Elect’ atau ‘ Presiden Terpilih’ sesungguhnya baru bisa tersemat pada Prabowo Subianto kelak ketika KPU sudah menetapkan hasil resmi setelah gugatan MK tuntas hingga ia dilantik pada 20 Oktober 2024,” jelasnya.
Dalam kedudukan sebagai kandidat yang terbilang sukses, tambah Arief, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai ‘the-incoming-president’ atau ‘Presiden mendatang’. Prabowo harus menyiapkan ‘bunga rampai’ rancangan kebijakan di era kepemimpinannya kelak dan membuka proses konsultasi secara luas bersama para pemangku kepentingan kebijakan publik lintas sektor.
“Di sinilah titik uji krusial bagi Prabowo, Jokowi, dan Gerindra terlepas dari Hak Angket DPR, gugatan MK, dan kontroversi lainnya yang menyelimuti Pemilu 2024 ini. Titik uji itu adalah apakah Prabowo sanggup menunjukkan sikap dan posisinya sebagai kandidat yang terbilang sukses untuk memimpin proses transisi kepresidenan, terlebih jika dirinya menjadi presiden terpilih kelak,” katanya menegaskan.
Menurut Arief, proses transisi tidak bisa dianggap remeh dengan mengatakan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Presiden Widodo bahkan sudah berkomitmen untuk memasukkan program unggulan Capres Prabowo ke dalam perhitungan RAPBN 2025. Juga bahwa Prabowo sendiri adalah bagian dari kabinet Widodo.
“Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," jelasnya.
Transisi itu, tegas Arief, bukan sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya ke depan.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Arief mengatakan setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu, maka sesuai hasil perhitungan terakhir, Prabowo Subianto akan menjadi ‘apparent successful candidate’ atau ‘kandidat terbilang sukses’.
"Istilah yang diperkenalkan di UU Transisi Kepresidenan Amerika Serikat tahun 2022. Sementara istilah ‘President-Elect’ atau ‘ Presiden Terpilih’ sesungguhnya baru bisa tersemat pada Prabowo Subianto kelak ketika KPU sudah menetapkan hasil resmi setelah gugatan MK tuntas hingga ia dilantik pada 20 Oktober 2024,” jelasnya.
Dalam kedudukan sebagai kandidat yang terbilang sukses, tambah Arief, Prabowo diharapkan mampu menunjukkan kekokohan posisinya sebagai ‘the-incoming-president’ atau ‘Presiden mendatang’. Prabowo harus menyiapkan ‘bunga rampai’ rancangan kebijakan di era kepemimpinannya kelak dan membuka proses konsultasi secara luas bersama para pemangku kepentingan kebijakan publik lintas sektor.
“Di sinilah titik uji krusial bagi Prabowo, Jokowi, dan Gerindra terlepas dari Hak Angket DPR, gugatan MK, dan kontroversi lainnya yang menyelimuti Pemilu 2024 ini. Titik uji itu adalah apakah Prabowo sanggup menunjukkan sikap dan posisinya sebagai kandidat yang terbilang sukses untuk memimpin proses transisi kepresidenan, terlebih jika dirinya menjadi presiden terpilih kelak,” katanya menegaskan.
Menurut Arief, proses transisi tidak bisa dianggap remeh dengan mengatakan bahwa untuk apa fungsi transisi kalau Presiden Widodo bahkan sudah berkomitmen untuk memasukkan program unggulan Capres Prabowo ke dalam perhitungan RAPBN 2025. Juga bahwa Prabowo sendiri adalah bagian dari kabinet Widodo.
“Mengelola transisi kepresidenan bukan lah semata-mata formalitas peralihan kepemimpinan pemerintahan negara, namun ia juga simbol kehormatan kenegaraan yang dilapangkan jalannya oleh presiden yang segera purna tugas kepada sang presiden mendatang," jelasnya.
Transisi itu, tegas Arief, bukan sekadar satu program semata, yaitu makan siang gratis untuk anak sekolah, tetapi tentang bagaimana pemikiran presiden terpilih mengalami orientasi menyeluruh terhadap pelaku kunci birokrasi pemerintahan agar platform politik Prabowo kelak dapat secara utuh dipahami dan menjadi kerangka sekaligus landasan politik kepresidenannya ke depan.