Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan untuk memberdayakan perempuan dan anak di provinsi tersebut membutuhkan partisipasi publik.
"Setiap upaya kebijakan pemerintah termasuk pemberdayaan perempuan dan anak, libatkanlah masyarakat," kata Wagub Steven usai melantik Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sulut di Manado, Kamis.
Mengikutsertakan publik menjadi penting dilakukan, agar apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dalam sebuah kebijakan dapat diketahui.
"Artinya bahwa supaya kebijakan tersebut tidak top down, tetapi melibatkan masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus diapresiasi karena provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak.
"Pengakuan ini harus dijaga keberlanjutannya, bahkan selama-lamanya. Begitupun dengan aspek gender, sama dengan laki-laki," ujarnya.
Wagub mengatakan, penempatan kaum perempuan dalam struktur jabatan pemerintahan di provinsi ujung utara Sulawesi tersebut telah mencapai 30 persen.
"Ini akan terus kita dorong, sudah tiga puluh persen pejabat eselon adalah perempuan. Kalau perlu 60 persen pejabatnya adalah perempuan," katanya.
Ada beberapa pertimbangan sehingga penempatan perempuan dalam struktur jabatan di pemerintahan mendapatkan perhatian.
"Kantornya relatif wangi, bersih dan lebih nyaman kalau pejabatnya perempuan. Selain itu dari sisi detailnya, laporan keuangannya serta capaian kinerjanya bagus," kata Wagub menambahkan.
"Setiap upaya kebijakan pemerintah termasuk pemberdayaan perempuan dan anak, libatkanlah masyarakat," kata Wagub Steven usai melantik Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sulut di Manado, Kamis.
Mengikutsertakan publik menjadi penting dilakukan, agar apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dalam sebuah kebijakan dapat diketahui.
"Artinya bahwa supaya kebijakan tersebut tidak top down, tetapi melibatkan masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus diapresiasi karena provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut mendapatkan penghargaan Provinsi Layak Anak.
"Pengakuan ini harus dijaga keberlanjutannya, bahkan selama-lamanya. Begitupun dengan aspek gender, sama dengan laki-laki," ujarnya.
Wagub mengatakan, penempatan kaum perempuan dalam struktur jabatan pemerintahan di provinsi ujung utara Sulawesi tersebut telah mencapai 30 persen.
"Ini akan terus kita dorong, sudah tiga puluh persen pejabat eselon adalah perempuan. Kalau perlu 60 persen pejabatnya adalah perempuan," katanya.
Ada beberapa pertimbangan sehingga penempatan perempuan dalam struktur jabatan di pemerintahan mendapatkan perhatian.
"Kantornya relatif wangi, bersih dan lebih nyaman kalau pejabatnya perempuan. Selain itu dari sisi detailnya, laporan keuangannya serta capaian kinerjanya bagus," kata Wagub menambahkan.