Manado (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun mengatakan jajaran keimigrasian di daerah itu tetap membangun zona integritas sesuai komitmen yang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
"Sejatinya pembangunan zona integritas bukan untuk kontestasi semata, tapi harus memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat lewat pelayanan publik yang ada pada satuan kerja sebagai implementasi resolusi Kemenkumham Tahun 2024," kata Ronald saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Keimigrasian Tahun 2024, di Kotamobagu, Sulawesi Utara, Jumat.
Ronald juga mengajak jajaran keimigrasian di instansi tersebut untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tingkatkan kemampuan, kapabilitas dan kualitas di era digitalisasi, sehingga bisa membawa nama baik Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut khususnya keimigrasian," katanya
Ia juga berharap jajaran Divisi Keimigrasian Sulut dapat mempersiapkan diri hingga bisa membantu jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, karena itulah peran dari Divisi Keimigrasian yang ada pada Kantor Wilayah.
Yaitu menjadi fasilitator antara unit pelaksana teknis dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kegiatan yang mengangkat tema “Transformasi peran keimigrasian di Sulawesi Utara melalui strategi digitalisasi”, juga disampaikan sejumlah pemaparan materi diantaranya "Prosedur dan Tata Cara Penjatuhan Hukdis Sesuai Permenkumham Nomor 24 Tahun 2023 "oleh Kasubbag KP, TU dan RT Mirfad Basalamah.
Kemudian materi "Pemenuhan rencana aksi divisi keimigrasian" oleh Kepala Bidang pada Divisi Keimigrasian serta materi Evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dan Langkah-langkah untuk pelaksanaan anggaran 2024"oleh Kepala Bagian Umum Denny Porajow.
Rakernis dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Rejeki Putra Ginting, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Arthur Mawikere serta kepala unit pelaksana teknis Keimigrasian se-Sulawesi Utara.
"Sejatinya pembangunan zona integritas bukan untuk kontestasi semata, tapi harus memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat lewat pelayanan publik yang ada pada satuan kerja sebagai implementasi resolusi Kemenkumham Tahun 2024," kata Ronald saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Keimigrasian Tahun 2024, di Kotamobagu, Sulawesi Utara, Jumat.
Ronald juga mengajak jajaran keimigrasian di instansi tersebut untuk terus melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Tingkatkan kemampuan, kapabilitas dan kualitas di era digitalisasi, sehingga bisa membawa nama baik Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut khususnya keimigrasian," katanya
Ia juga berharap jajaran Divisi Keimigrasian Sulut dapat mempersiapkan diri hingga bisa membantu jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, karena itulah peran dari Divisi Keimigrasian yang ada pada Kantor Wilayah.
Yaitu menjadi fasilitator antara unit pelaksana teknis dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kegiatan yang mengangkat tema “Transformasi peran keimigrasian di Sulawesi Utara melalui strategi digitalisasi”, juga disampaikan sejumlah pemaparan materi diantaranya "Prosedur dan Tata Cara Penjatuhan Hukdis Sesuai Permenkumham Nomor 24 Tahun 2023 "oleh Kasubbag KP, TU dan RT Mirfad Basalamah.
Kemudian materi "Pemenuhan rencana aksi divisi keimigrasian" oleh Kepala Bidang pada Divisi Keimigrasian serta materi Evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dan Langkah-langkah untuk pelaksanaan anggaran 2024"oleh Kepala Bagian Umum Denny Porajow.
Rakernis dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Rejeki Putra Ginting, Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Arthur Mawikere serta kepala unit pelaksana teknis Keimigrasian se-Sulawesi Utara.