Manado (ANTARA) - Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI Kanwil Sulawesi Utara Ratih Hapsari Kusumawardani, di Manado, Rabu, mengatakan Provinsi Sulut perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna permudah investasi.
"Hal ini perlu dilakukan sebagai rekomendasi untuk pembangunan keberlanjutan di tahun-tahun berikutnya," kata Ratih.
Dia mengatakan institusi pendidikan di Sulut baik di level SMK sederajat maupun perguruan tinggi bersama dengan OPD terkait dapat secara bersama mengkaji relevansi kurikulum, jurusan, silabus, khususnya yang mengedepankan vokasi (keahlian).
Sehingga, katanya, relevan dengan perkembangan ekspektasi keahlian di pasar tenaga kerja khususnya di Sulut.
"Perlunya dibangun institusi pendidikan vokasi secara lebih masif yang berbasis keahlian dan siap kerja bagi para alumninya," katanya.
Ia mengatakan perlunya dibangun institusi yang berwenang menerbitkan sertifikasi-sertifikasi, khususnya pada sektor-sektor utama di Sulut seperti pertanian, restoran, katering, perhotelan, pertambangan.
Bersama dengan kementerian teknis menyampaikan daftar permasalahan di lapangan atas implementasi beberapa ketentuan yang diterbitkan kementerian/lembaga teknis terkait yang dalam praktiknya belum harmonis atau masih tumpang tindih dan telah menjadi isu dalam iklim investasi dan kemudahan berusaha.
"Sekaligus menyampaikan usulan dan rekomendasi yang membantu dalam penyempurnaan pengaturan teknis," katanya.
"Hal ini perlu dilakukan sebagai rekomendasi untuk pembangunan keberlanjutan di tahun-tahun berikutnya," kata Ratih.
Dia mengatakan institusi pendidikan di Sulut baik di level SMK sederajat maupun perguruan tinggi bersama dengan OPD terkait dapat secara bersama mengkaji relevansi kurikulum, jurusan, silabus, khususnya yang mengedepankan vokasi (keahlian).
Sehingga, katanya, relevan dengan perkembangan ekspektasi keahlian di pasar tenaga kerja khususnya di Sulut.
"Perlunya dibangun institusi pendidikan vokasi secara lebih masif yang berbasis keahlian dan siap kerja bagi para alumninya," katanya.
Ia mengatakan perlunya dibangun institusi yang berwenang menerbitkan sertifikasi-sertifikasi, khususnya pada sektor-sektor utama di Sulut seperti pertanian, restoran, katering, perhotelan, pertambangan.
Bersama dengan kementerian teknis menyampaikan daftar permasalahan di lapangan atas implementasi beberapa ketentuan yang diterbitkan kementerian/lembaga teknis terkait yang dalam praktiknya belum harmonis atau masih tumpang tindih dan telah menjadi isu dalam iklim investasi dan kemudahan berusaha.
"Sekaligus menyampaikan usulan dan rekomendasi yang membantu dalam penyempurnaan pengaturan teknis," katanya.