SITARO (27/2) AntaraSulut - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sedang bersiap menyelenggarakan tahapan pemilihan gubernur yang direncanakan awal Desember 2015 ini. Memastikan aparatur penyelenggara yang berintegritas dan profesional adalah dua hal pokok yang menjadi perhatian.
Ketua KPU Sitaro, Steven Londok memastikan hal ini saat dihubungi Jumat, siang. Ia bersama Sekretaris KPU Nevig Tamaka baru saja kembali dari Manado mengikuti rapat koordinasi terkait agenda lima tahunan ini.
"Pada prinsipnya kita siap menyelenggarakan Pilgub tahun ini, dalam waktu dekat tahapannya segera dimulai antara Juni atau Juli," tandasnya seraya mengaku kendala rekrutmen personil penyelenggara yang bersifat ad hock seperti PPK, PPS dan KPPS. Kendala yang Londok maksudkan yaitu syarat pendidikan minimal SMA atau sederajad, padahal ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi itu belum merata di setiap kampung atau desa.
"Ada kampung yang sulit sekali mendapatkan calon personil penyelenggara yang memenuhi syarat lulusan SMA. Kalaupun ada, mereka sudah terlibat atau menjadi anggota partai politik," kata Londok.
Meski demikian, KPU akan konsisten dan tidak akan tawar-menawar dalam hal syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS antara lain syarat tamat SMA atau sederajad. Meski tampak sepele, hal seperti ini bisa jadi potensi sengketa pemilihan, sehingga tidak boleh diabaikan.
Dipadukan dengan syarat memiliki integritas dan pemahaman yang memadai tentang pemilu, Kondok yakin akan terbentuk tim kerja penyelenggara pemilu yang bersih dan kompeten.
Ketua KPU Sitaro, Steven Londok memastikan hal ini saat dihubungi Jumat, siang. Ia bersama Sekretaris KPU Nevig Tamaka baru saja kembali dari Manado mengikuti rapat koordinasi terkait agenda lima tahunan ini.
"Pada prinsipnya kita siap menyelenggarakan Pilgub tahun ini, dalam waktu dekat tahapannya segera dimulai antara Juni atau Juli," tandasnya seraya mengaku kendala rekrutmen personil penyelenggara yang bersifat ad hock seperti PPK, PPS dan KPPS. Kendala yang Londok maksudkan yaitu syarat pendidikan minimal SMA atau sederajad, padahal ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi itu belum merata di setiap kampung atau desa.
"Ada kampung yang sulit sekali mendapatkan calon personil penyelenggara yang memenuhi syarat lulusan SMA. Kalaupun ada, mereka sudah terlibat atau menjadi anggota partai politik," kata Londok.
Meski demikian, KPU akan konsisten dan tidak akan tawar-menawar dalam hal syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS antara lain syarat tamat SMA atau sederajad. Meski tampak sepele, hal seperti ini bisa jadi potensi sengketa pemilihan, sehingga tidak boleh diabaikan.
Dipadukan dengan syarat memiliki integritas dan pemahaman yang memadai tentang pemilu, Kondok yakin akan terbentuk tim kerja penyelenggara pemilu yang bersih dan kompeten.