Manado, 26/2 (AntaraSulut) - Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Dudung Setyadi mengatakan, BI dan Pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan mengendalikan inflasi dengan program 4K.
"Program 4K tersebut, yakni mengendalikan inflasi lewat keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi ekspektasi," kata Dudung, di Manado, Kamis.
Dudung mengatakan, pertama adalah ketersediaan pasokan. Kita harus menyakini bahwa pasokan komoditas strategis yang dimilik suatu daerah itu cukup dan bisa mengantisipasi kekurangan pasokan komoditas, kalau perlu adakan kerjasama antar daerah," jelas dia.
Kedua, lanjutnya, keterjangkauan harga. Dimana upayakan harga-harga di pasar induk atau pasar pusat harus sesuai.
Ia mengatakan yang ketiga adalah kelancaran distribusi. "Kita harus menyakini kalau transportasi kita berjalan dengan baik dan kita juga harus berkoordinasi dengan pihak hukum, jangan sampai saat distribusi berjalan terbentur dengan ijin yang berkaitan dengan pihak hukum," tambahnya.
Dan terakhir adalah komunikasi ekspektasi harus ada untuk mengendalikan ekspetasi dan mengantisipasi spekulasi harga yang terjadi di masyarakat.
Sesuai dengan amanat rakorwil TPID pada tahun 2014 lalu, salah satu agenda penting dalam TPID yakni pemetaan surplus dan defisit komoditas di daerah sehingga kedepannya dapat dilakukan kerja sama, antar daerah untuk mengendalikan fluktuasi harga dari volatile food yang sangat besar pengaruhnya terhadap inflasi di daerah.
Dalam pengendalian inflasi BI dan pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam pembentukan TPID di 15 kabupaten dan kota di Sulut.***3***
"Program 4K tersebut, yakni mengendalikan inflasi lewat keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi ekspektasi," kata Dudung, di Manado, Kamis.
Dudung mengatakan, pertama adalah ketersediaan pasokan. Kita harus menyakini bahwa pasokan komoditas strategis yang dimilik suatu daerah itu cukup dan bisa mengantisipasi kekurangan pasokan komoditas, kalau perlu adakan kerjasama antar daerah," jelas dia.
Kedua, lanjutnya, keterjangkauan harga. Dimana upayakan harga-harga di pasar induk atau pasar pusat harus sesuai.
Ia mengatakan yang ketiga adalah kelancaran distribusi. "Kita harus menyakini kalau transportasi kita berjalan dengan baik dan kita juga harus berkoordinasi dengan pihak hukum, jangan sampai saat distribusi berjalan terbentur dengan ijin yang berkaitan dengan pihak hukum," tambahnya.
Dan terakhir adalah komunikasi ekspektasi harus ada untuk mengendalikan ekspetasi dan mengantisipasi spekulasi harga yang terjadi di masyarakat.
Sesuai dengan amanat rakorwil TPID pada tahun 2014 lalu, salah satu agenda penting dalam TPID yakni pemetaan surplus dan defisit komoditas di daerah sehingga kedepannya dapat dilakukan kerja sama, antar daerah untuk mengendalikan fluktuasi harga dari volatile food yang sangat besar pengaruhnya terhadap inflasi di daerah.
Dalam pengendalian inflasi BI dan pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam pembentukan TPID di 15 kabupaten dan kota di Sulut.***3***