Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan pemerintah provinsi dalam mengisi jabatan struktural dan fungsional hendaknya memperhatikan keterwakilan perempuan.
"Memang menyangkut gender, pemerintah provinsi sangat memperhatikan itu," kata Gubernur Olly Dondokambey di Manado, Rabu.
Gubernur mencontohkan, pengisian jabatan kepala SMA dan SMK di Provinsi Sulut sebesar 60 persen diisi perempuan.
Begitu juga dengan pengisian pejabat eselon dua, komposisi keterwakilan perempuan mencapai 45 persen dan akan terus meningkat, kata Gubernur.
Keterwakilan perempuan dalam mengisi jabatan struktural dan fungsional di Pemprov Sulut, kata Gubernur atas beberapa pertimbangan.
"Memang kalau perempuan yang pimpin di tempat-tempat strategis lebih berhasil dari pada laki-laki. Mereka lebih teliti rupanya, itu hasil survei bukan hasil Gubernur yang berbicara," katanya.
Karena itu, kata Gubernur, besarnya peran perempuan tersebut juga dapat diimplementasikan dalam berbagai momentum kegiatan seperti yang baru-baru ini dicanangkan yaitu 'Stop Boros Pangan'.
"Diharapkan kaum perempuan juga dapat mengubah kesadaran masyarakat Sulawesi Utara pentingnya mengurangi pemborosan pangan," ujarnya.
Langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi praktek hemat pangan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan mendukung pertanian lokal.
"Ini akan menjadi langkah awal yang signifikan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan," ujarnya.*
"Memang menyangkut gender, pemerintah provinsi sangat memperhatikan itu," kata Gubernur Olly Dondokambey di Manado, Rabu.
Gubernur mencontohkan, pengisian jabatan kepala SMA dan SMK di Provinsi Sulut sebesar 60 persen diisi perempuan.
Begitu juga dengan pengisian pejabat eselon dua, komposisi keterwakilan perempuan mencapai 45 persen dan akan terus meningkat, kata Gubernur.
Keterwakilan perempuan dalam mengisi jabatan struktural dan fungsional di Pemprov Sulut, kata Gubernur atas beberapa pertimbangan.
"Memang kalau perempuan yang pimpin di tempat-tempat strategis lebih berhasil dari pada laki-laki. Mereka lebih teliti rupanya, itu hasil survei bukan hasil Gubernur yang berbicara," katanya.
Karena itu, kata Gubernur, besarnya peran perempuan tersebut juga dapat diimplementasikan dalam berbagai momentum kegiatan seperti yang baru-baru ini dicanangkan yaitu 'Stop Boros Pangan'.
"Diharapkan kaum perempuan juga dapat mengubah kesadaran masyarakat Sulawesi Utara pentingnya mengurangi pemborosan pangan," ujarnya.
Langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah melakukan sosialisasi praktek hemat pangan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan mendukung pertanian lokal.
"Ini akan menjadi langkah awal yang signifikan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan," ujarnya.*