Manado, (ANTARA Sulut) - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Prof Dr Bahrullah Akbar memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulut di Tampusu, Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Kuliah umum ini dengan tema "BPK dan Keuangan Negara" kepada para ratusan Praja IPDN dan turut disaksikan oleh Rektor IPDN," kata Kabag Humas Kabupaten Minahasa, Agustivo Tumundo, di Manado, Selasa.
Dalam kuliah umum-nya, Anggota IV BPK Prof Dr Bahrullah Akbar menguraikan dengan detail akan fungsi auditif BPK, pengertian keuangan negara dan problematika keuangan daerah, meliputi penerapan akrual basis, akuntabilitas pemerintahan daerah dan dana desa.
Bupati Minahasa turut memberikan pendapatnya sekitar penyelenggaraan keuangan daerah yang harus disesuaikan dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan yang telah diberlakukan saat ini.
Rektor IPDN diwakili Prof Dr Edward Hutagalung, Direktur IPDN Sulut Rosje Kalangi, Asisten I Sekdaprov Sulut JH Palandung, Kaban BKD Dr Noudy Tendean dan beberapa pejabat Pemprov Sulut serta undangan lainnya.
Sementara Bupati JWS didampingi oleh Asisten I Sekdakab Denny Mangala, Kaban BKDD Melky L Rumate, Kaban BPMPD Djefry Sajow, Kaban BPKBMD Rianny Suwarno, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Debby Bukara, Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo, Kasubag Sosnaker Kesra Dedit Telaumbanua dan Kasubag Protokol Shanty Lengkong.
Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow melakukan pertemuan dengan BPK RI yang didampingi Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil saat meninjau Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulut di Tampusu, Kecamatan Remboken, Minahasa.
"Kuliah umum ini dengan tema "BPK dan Keuangan Negara" kepada para ratusan Praja IPDN dan turut disaksikan oleh Rektor IPDN," kata Kabag Humas Kabupaten Minahasa, Agustivo Tumundo, di Manado, Selasa.
Dalam kuliah umum-nya, Anggota IV BPK Prof Dr Bahrullah Akbar menguraikan dengan detail akan fungsi auditif BPK, pengertian keuangan negara dan problematika keuangan daerah, meliputi penerapan akrual basis, akuntabilitas pemerintahan daerah dan dana desa.
Bupati Minahasa turut memberikan pendapatnya sekitar penyelenggaraan keuangan daerah yang harus disesuaikan dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan yang telah diberlakukan saat ini.
Rektor IPDN diwakili Prof Dr Edward Hutagalung, Direktur IPDN Sulut Rosje Kalangi, Asisten I Sekdaprov Sulut JH Palandung, Kaban BKD Dr Noudy Tendean dan beberapa pejabat Pemprov Sulut serta undangan lainnya.
Sementara Bupati JWS didampingi oleh Asisten I Sekdakab Denny Mangala, Kaban BKDD Melky L Rumate, Kaban BPMPD Djefry Sajow, Kaban BPKBMD Rianny Suwarno, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Debby Bukara, Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo, Kasubag Sosnaker Kesra Dedit Telaumbanua dan Kasubag Protokol Shanty Lengkong.
Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow melakukan pertemuan dengan BPK RI yang didampingi Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil saat meninjau Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulut di Tampusu, Kecamatan Remboken, Minahasa.