Sitaro(10/2) AntaraSulut - Sejumlah apararatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro ditengarai terbelit hutang di sejumlah bank. Himpitan ekonomi akibat gaji terkuras habis untuk angsuran menjadi penyebab sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bukan warga Sitaro hengkang keluar, minta pindah ke daerah lain.
Bupati Sitaro Toni Supit di Ondong mengemukakan hasil penelusuran Pemkab Sitaro terhadap kecenderungan PNS mengurus pindah ke daerah lain, padahal Sitaro sendiri masih dalam kondisi kekurangan pegawai negeri. Pada umumnya alasan keinginan pindah karena penghasilan tidak lagi memadai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di daerah tempat tugas.
"Mereka menanggung beban dua dapur, kebutuhan istri-anak di daerah asal dan kebutuhannya sendiri di sini, biaya makan, belum lagi uang kost, sementara setiap bulan cuma terima slipnya saja karena gaji habis untuk angsuran di bank," ujar Bupati Supit kepada sejumlah wartawan, Selasa pagi.
Lebih lanjut Supit menggambarkan perilaku sebagian PNS yang menggadaikan SK PNS mereka tidak hanya di satu bank, tapi semua bank yang beroperasi di Sitaro bahkan di koperasi menjadi sasaran untuk berhutang. Pola kehidupan seperti inimenyebabkan mereka tidak nyaman melaksanakan tugas mengabdi di daerah ini. "Hari ini kredit di Bank Sulut, besok BRI, besoknya lagi BNI, BPR, terakhir koperasi, depe kablakang baku rekeng kuli,"
Karena itu, ke depan Pemkab berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk memperketat dan memberi batasan dalam pemberian kredit bagi PNS. "Saya sampai marah ke Bank Sulut, kenapa dikasih kredit seratus persen. Seharusnya pemberian kredit bagi PNS dibatasi maksimal 60 persen saja supaya masih ada 40 persen untuk ongkos sehari-hari dari gaji," tandas Supit.
Diakui Bupati, pemerintah dilematis dalam menyikapi kecenderungan migrasi PNS dari Sitaro ke daerah asal mereka dengan desakan warga Sitaro untuk memprioritaskan putra-putri daerah dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dalam kerangka NKRI, kata Bupati, tidak mungkin menolak pendaftar dari luas. Tapi di pihak lain setelah diterima menjadi PNS, dalam beberapa tahun mereka minta pindah dengan beragam alasan.
Karena itu, lanjut Bupati, Pemkab Sitaro akan sangat selektif dalam merespon permohonan pindah PNS. "Tapi kita berharap mereka betah dan tulus mengabdi di daerah ini, kalau bisa yang masih single kawin-mawin saja di sini," seloroh Supit.
Bupati Sitaro Toni Supit di Ondong mengemukakan hasil penelusuran Pemkab Sitaro terhadap kecenderungan PNS mengurus pindah ke daerah lain, padahal Sitaro sendiri masih dalam kondisi kekurangan pegawai negeri. Pada umumnya alasan keinginan pindah karena penghasilan tidak lagi memadai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di daerah tempat tugas.
"Mereka menanggung beban dua dapur, kebutuhan istri-anak di daerah asal dan kebutuhannya sendiri di sini, biaya makan, belum lagi uang kost, sementara setiap bulan cuma terima slipnya saja karena gaji habis untuk angsuran di bank," ujar Bupati Supit kepada sejumlah wartawan, Selasa pagi.
Lebih lanjut Supit menggambarkan perilaku sebagian PNS yang menggadaikan SK PNS mereka tidak hanya di satu bank, tapi semua bank yang beroperasi di Sitaro bahkan di koperasi menjadi sasaran untuk berhutang. Pola kehidupan seperti inimenyebabkan mereka tidak nyaman melaksanakan tugas mengabdi di daerah ini. "Hari ini kredit di Bank Sulut, besok BRI, besoknya lagi BNI, BPR, terakhir koperasi, depe kablakang baku rekeng kuli,"
Karena itu, ke depan Pemkab berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk memperketat dan memberi batasan dalam pemberian kredit bagi PNS. "Saya sampai marah ke Bank Sulut, kenapa dikasih kredit seratus persen. Seharusnya pemberian kredit bagi PNS dibatasi maksimal 60 persen saja supaya masih ada 40 persen untuk ongkos sehari-hari dari gaji," tandas Supit.
Diakui Bupati, pemerintah dilematis dalam menyikapi kecenderungan migrasi PNS dari Sitaro ke daerah asal mereka dengan desakan warga Sitaro untuk memprioritaskan putra-putri daerah dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. Dalam kerangka NKRI, kata Bupati, tidak mungkin menolak pendaftar dari luas. Tapi di pihak lain setelah diterima menjadi PNS, dalam beberapa tahun mereka minta pindah dengan beragam alasan.
Karena itu, lanjut Bupati, Pemkab Sitaro akan sangat selektif dalam merespon permohonan pindah PNS. "Tapi kita berharap mereka betah dan tulus mengabdi di daerah ini, kalau bisa yang masih single kawin-mawin saja di sini," seloroh Supit.