Manado (ANTARA) - DPRD Kota Manado menggelar rapat paripurna, dipimpin ketua Aaltje Dondokambey, dengan mendengarkan penyampaian penjelasan Wali Kota Manado tentang APBD-P 2023, yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota, Richard Sualang, yang pada intinya menyatakan ada defisit anggaraan sebesar Rp 11.23 miliar, Selasa.
"Kita akan mendengarkan penyampaian penjelasan dari wali kota, tentang perubahan APBD 2023, dan nanti mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan pemerintah," kata Aaltje Dondokambey, saat membuka rapat paripurna, di Manado.
Aaltje Dondokambey mengatakan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah kota sudah membahas KUA-PPAS, dan kini mendengarkan penjelasan pemerintah tentang rancangan peraturan daerah perubahan APBD-2023.
Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang yang membacakan pengantar tersebut, setelah TAPD dan Banggar menyepakati KUA-PPAS, maka pemerintah menyampaikan garis besar APBD-P 2023, yang dimulai dengan pendapatan daerah, pada APBD induk ditargetkan sebesar Rp1.672.219.485.970 menjadi Rp 1.657.241.332.385, atau turun Rp 14.978.153.585.
Pendapatan itu dirinci mulai dari PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp540.091.376.300 naik menjadi Rp547.348.475.363 atau bertambah sekitar Rp7,2 miliar.
"Pendapatan transfer pada perubahan ini ditargetkan sebesar Rp 1.086.675.748.024 dari sebelumnya target induk Rp 1.111.769.463.670 artinya berkurang sebesar Rp 25.093.715.646 atau dua persen,"katanya.
Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah, kata Sualang, yang semula ditargetkan Rp20.358.646.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp 23.217.108.998 meningkat Rp 2.858.462.998.
Sedangkan untuk belanja daerah, katanya, dari semua ditargetkan Rp 1.766.515.910.970 turun sebesar Rp 3.746.090.450 menjadi Rp 1.762.769.820.520, yang dialokasikan pada tiga jenis belanja, yakni, operasional ditargetkan Rp 1.370.032.173.388 meningkat dari induk Rp 1.346.529.942.755 atau naik sebesar Rp 23.502.230.633.
Kemudian untuk belanja modal dari semula dianggarkan Rp360.321.753.403 naik sebesar Rp 17.857.032.507 menjadi Rp 378.178.785.910, lalu komponen belanja tidak terduga yang pada induk dianggarkan Rp14.558.861.222 turun dari target induk Rp 59.664.214.812 atau berubah 76 persen dari target induk.
Sedangkan pembiayaan yang semua ditargetkan sebesar Rp 130.000.000.000 pada induk menjadi Rp 132.628.488.135, yang diestimasi berasal dari Silpa dan penerimaan pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan ditargetkan Rp 27.100.000.000 dari sebelumnya Rp35.703.575.000, dengan estimasi pengeluaran pembiayaan ini untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
"Jika dilihat dari selisih pendapatan dan belanja daerah, maka ada defisit anggaran sebesar Rp 11.232.063.135, yang akan ditutupi oleh pembiayaan netto dengan nilai yang sama," katanya.
(LIPUTAN KHUSUS)
"Kita akan mendengarkan penyampaian penjelasan dari wali kota, tentang perubahan APBD 2023, dan nanti mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan pemerintah," kata Aaltje Dondokambey, saat membuka rapat paripurna, di Manado.
Aaltje Dondokambey mengatakan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah kota sudah membahas KUA-PPAS, dan kini mendengarkan penjelasan pemerintah tentang rancangan peraturan daerah perubahan APBD-2023.
Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang yang membacakan pengantar tersebut, setelah TAPD dan Banggar menyepakati KUA-PPAS, maka pemerintah menyampaikan garis besar APBD-P 2023, yang dimulai dengan pendapatan daerah, pada APBD induk ditargetkan sebesar Rp1.672.219.485.970 menjadi Rp 1.657.241.332.385, atau turun Rp 14.978.153.585.
Pendapatan itu dirinci mulai dari PAD yang sebelumnya ditargetkan Rp540.091.376.300 naik menjadi Rp547.348.475.363 atau bertambah sekitar Rp7,2 miliar.
"Pendapatan transfer pada perubahan ini ditargetkan sebesar Rp 1.086.675.748.024 dari sebelumnya target induk Rp 1.111.769.463.670 artinya berkurang sebesar Rp 25.093.715.646 atau dua persen,"katanya.
Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah, kata Sualang, yang semula ditargetkan Rp20.358.646.000 mengalami penyesuaian sebesar Rp 23.217.108.998 meningkat Rp 2.858.462.998.
Sedangkan untuk belanja daerah, katanya, dari semua ditargetkan Rp 1.766.515.910.970 turun sebesar Rp 3.746.090.450 menjadi Rp 1.762.769.820.520, yang dialokasikan pada tiga jenis belanja, yakni, operasional ditargetkan Rp 1.370.032.173.388 meningkat dari induk Rp 1.346.529.942.755 atau naik sebesar Rp 23.502.230.633.
Kemudian untuk belanja modal dari semula dianggarkan Rp360.321.753.403 naik sebesar Rp 17.857.032.507 menjadi Rp 378.178.785.910, lalu komponen belanja tidak terduga yang pada induk dianggarkan Rp14.558.861.222 turun dari target induk Rp 59.664.214.812 atau berubah 76 persen dari target induk.
Sedangkan pembiayaan yang semua ditargetkan sebesar Rp 130.000.000.000 pada induk menjadi Rp 132.628.488.135, yang diestimasi berasal dari Silpa dan penerimaan pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan ditargetkan Rp 27.100.000.000 dari sebelumnya Rp35.703.575.000, dengan estimasi pengeluaran pembiayaan ini untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
"Jika dilihat dari selisih pendapatan dan belanja daerah, maka ada defisit anggaran sebesar Rp 11.232.063.135, yang akan ditutupi oleh pembiayaan netto dengan nilai yang sama," katanya.
(LIPUTAN KHUSUS)