Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memproyeksikan pendapatan negara pada 2024 berada pada level 11,81 persen hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nilai sebesar Rp2.719,1 triliun sampai Rp2.865,3 triliun.
“Untuk keseimbangan primer, kami usahakan tahun depan mendekati keseimbangan sehingga memperkuat dan menyehatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.
Target tersebut lebih tinggi dari pendapatan negara pada APBN 2023 yang berada di level 11,69 persen atau sebesar Rp2.463 triliun.
Untuk penerimaan perpajakan, pemerintah menargetkan level 9,91 persen hingga 10,18 persen dari pagu APBN atau setara Rp2.280,3 triliun hingga Rp2.355,8 triliun. Jumlah itu naik dari APBN 2023 yang sebesar 9,61 persen atau Rp2.021,2 triliun.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2024 ditargetkan sebesar 1,90 persen hingga 2,18 persen dari pagu APBN atau Rp436,5 triliun hingga Rp504,9 triliun, lebih tinggi dari catatan APBN 2023 sebesar 2,10 persen atau Rp441,4 triliun.
Adapun hibah diproyeksikan sebesar 0,01 persen hingga 0,02 persen dari pagu APBN 2024 atau Rp2,3 triliun hingga Rp4,6 triliun, naik dari APBN 2023 sebesar 0,002 persen atau Rp400 miliar.
Di sisi lain, belanja negara 2023 ditargetkan sebesar 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB atau Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun. Pada APBN 2023 belanja negara tercatat sebesar 14,53 persen atau Rp3.061,2 triliun pada APBN 2023.
Untuk belanja pemerintah pusat diproyeksikan 10,43 persen hingga 11,37 persen dari PDB atau Rp2.400,7 triliun hingga Rp2.631,2 triliun. Sebelumnya tercatat sebesar 10,67 persen atau Rp2.246,5 triliun pada APBN 2023.
Sedangkan transfer daerah sebesar 3,54 persen hingga 3,65 persen dari PDB atau Rp815 triliun hingga Rp845 triliun. Transfer daerah pada APBN 2023 tercatat sebesar 3,87 persen atau Rp814,7 triliun.