Manado (ANTARA) - Inspektur Wilayah (Irwil) III Itjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI Iwan Santoso mengatakan pembangunan Zona Integritas (ZI) sulit dilakukan jika tidak didukung pegawai.
"Keseriusan pimpinan sangat diperlukan, namun jika pimpinan sudah berkomitmen tetapi tidak didukung oleh pegawai, maka pembangunan Zona Integritas sulit dilakukan," kata Iwan Santoso pada entry meeting evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal di Kemenkumham Sulut, di Manado, Selasa.
Irwil III Iwan Santoso pada saat itu membeberkan kunci sukses WBK, diantaranya, harus ada pembeda terutama pelayanan, komunikasi dengan pemangku kepentingan, kehadiran layanan di tengah-tengah masyarakat.
Serta pemanfaatan media sosial hingga keberhasilan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Untuk wilayah Sulawesi Utara ditunjuk sebanyak lima orang TPI Itjen, diantaranya Ari Prambudi selaku pengendali teknis, Helmy Ahirul Apriandi selaku Ketua tim yang melakukan penilaian dan evaluasi.
Kepala Kantor Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun, pada saat itu menyampaikan paparan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dari instansi itu.
Ronald Lumbuun memberikan pemaparan dengan lugas mulai dari maskot Kanwil Kemenkumham Sulut, enam area perubahan menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga identifikasi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja.
Pada saat itu, tim Itjen memberikan pertanyaan untuk didiskusikan hingga masukan agar seluruh persiapan yang telah dipenuhi oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut semakin paripurna untuk menghadapi Tim Penilai Nasional nantinya.
Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut salah satu dari 20 Kantor Wilayah Kemenkumham yang diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM, mengikuti entry meeting evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Kemenkumham Sulut Wilayah Ronald Lumbuun, para Kepala Divisi, para pejabat administrator, pejabat pengawas serta ketua dan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Kemenkumham Sulut.
"Keseriusan pimpinan sangat diperlukan, namun jika pimpinan sudah berkomitmen tetapi tidak didukung oleh pegawai, maka pembangunan Zona Integritas sulit dilakukan," kata Iwan Santoso pada entry meeting evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal di Kemenkumham Sulut, di Manado, Selasa.
Irwil III Iwan Santoso pada saat itu membeberkan kunci sukses WBK, diantaranya, harus ada pembeda terutama pelayanan, komunikasi dengan pemangku kepentingan, kehadiran layanan di tengah-tengah masyarakat.
Serta pemanfaatan media sosial hingga keberhasilan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Untuk wilayah Sulawesi Utara ditunjuk sebanyak lima orang TPI Itjen, diantaranya Ari Prambudi selaku pengendali teknis, Helmy Ahirul Apriandi selaku Ketua tim yang melakukan penilaian dan evaluasi.
Kepala Kantor Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun, pada saat itu menyampaikan paparan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dari instansi itu.
Ronald Lumbuun memberikan pemaparan dengan lugas mulai dari maskot Kanwil Kemenkumham Sulut, enam area perubahan menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hingga identifikasi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja.
Pada saat itu, tim Itjen memberikan pertanyaan untuk didiskusikan hingga masukan agar seluruh persiapan yang telah dipenuhi oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut semakin paripurna untuk menghadapi Tim Penilai Nasional nantinya.
Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut salah satu dari 20 Kantor Wilayah Kemenkumham yang diusulkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM, mengikuti entry meeting evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Kemenkumham Sulut Wilayah Ronald Lumbuun, para Kepala Divisi, para pejabat administrator, pejabat pengawas serta ketua dan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas Kemenkumham Sulut.