Manado, 16/10 (AntaraSulut) - Tokoh Pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Piet H Pusung mengharapkan terhadap pemerintahan baru di Indonesia nanti harus mampu memutus mata rantai korupsi.
"Saya berharap pemerintahan yang baru nanti akan memutuskan mata rantai korupsi yang selama ini sudah semakin banyak pelakunya," kata Piet di Manado, Kamis.
Piet mengatakan mata rantai korupsi harus diputuskan, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan.
"Mata rantai korupsi bukan langsung persoalan uang semata, misalnya Ujian Nasional, atas nama gengsi daerah, para kepala sekolah dan guru diberikan target kelulusan 100 persen," jelasnya.
Akhirnya, katanya, mereka melakukan kecurangan, memberikan jawaban kepada peserta ujian, karena mengedepankan target yg diberikan kepala daerah di atas esensi pendidikan.
Karena baginya, korupsi sangat merugikan negara karena dana yang dikorupsi merupakan dana yang bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Tidak terbayang bagi saya dana yang dikumpul mulai dari Rp 100 yang dikumpulkan masyarakat tersebut dikorupsi, padahal mestinya dipergunakan untuk pembangunan negeri ini agar tidak ada lagi jalan yang rusak.
Pemerintah yang baru nanti, katanya, terutama menyiapkan langkah memecahkan mata rantai korupsi di Indonesia ini, karena di Indonesia saat ini sudah terkenal korupsi sebagai budaya baru, sehingga hal tersebut harus dihapuskan.
Memang harus diakui, katanya, memutuskan mata rantai tersebut tidak semudah membalik telapak tangan karena biasanya korupsi dilakukan secara terstruktur dan masif namun bukan mustahil dilakukan.
Dan juga, katanya, pemerintah harus lebih transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga terhindar dari kecurangan yang membawa pada korupsi.***1***
"Saya berharap pemerintahan yang baru nanti akan memutuskan mata rantai korupsi yang selama ini sudah semakin banyak pelakunya," kata Piet di Manado, Kamis.
Piet mengatakan mata rantai korupsi harus diputuskan, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan.
"Mata rantai korupsi bukan langsung persoalan uang semata, misalnya Ujian Nasional, atas nama gengsi daerah, para kepala sekolah dan guru diberikan target kelulusan 100 persen," jelasnya.
Akhirnya, katanya, mereka melakukan kecurangan, memberikan jawaban kepada peserta ujian, karena mengedepankan target yg diberikan kepala daerah di atas esensi pendidikan.
Karena baginya, korupsi sangat merugikan negara karena dana yang dikorupsi merupakan dana yang bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat.
Tidak terbayang bagi saya dana yang dikumpul mulai dari Rp 100 yang dikumpulkan masyarakat tersebut dikorupsi, padahal mestinya dipergunakan untuk pembangunan negeri ini agar tidak ada lagi jalan yang rusak.
Pemerintah yang baru nanti, katanya, terutama menyiapkan langkah memecahkan mata rantai korupsi di Indonesia ini, karena di Indonesia saat ini sudah terkenal korupsi sebagai budaya baru, sehingga hal tersebut harus dihapuskan.
Memang harus diakui, katanya, memutuskan mata rantai tersebut tidak semudah membalik telapak tangan karena biasanya korupsi dilakukan secara terstruktur dan masif namun bukan mustahil dilakukan.
Dan juga, katanya, pemerintah harus lebih transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga terhindar dari kecurangan yang membawa pada korupsi.***1***