Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Andrei Angouw-Richard Sualang tidak mengakomodasi pejabat bermental pencuri.
"Harus punya prinsip akuntabilitas. Ini tidak ada jalan lain, papancuri (pencuri) out dari sini, ini saya sampaikan karena baik wali kota dan wakil wali kota bukan otak pencuri, mereka dari latar belakang ekonomi yang matang," kata Wagub di Manado, Rabu.
Hal ini, sebut Wagub mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi kepala dinas, camat, lurah hingga kepala lingkungan.
"Kita harus belajar dulu dengan pribadi kita, ada yang namanya impulse control atau dorongan-dorongan sesaat, yang paling berbahaya adalah sex, kedua adalah materi. Kita harus punya benteng untuk yang namanya impulse control itu," ujarnya.
Dorongan sesaat ini, menurut Wagub bisa saja terjadi ketika seseorang tidak memiliki benteng yang kuat.
Semisal ada orang yang membawa uang kepada Kadis Pekerjaan Umum, Dirut PD Pasar dengan nominal tertentu, atau pembuatan KTP oleh untuk warga negara asing atau untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam bentuk kredit usaha.
Selain akuntabilitas, aspek lainnya yang dibutuhkan adalah sistem internal dan transparansi karena sudah bukan zamannya lagi satuan kerja perangkat daerah yang menyembunyikan kegiatan.
"Sudah bukan zamannya kepala SKPD sembunyikan rekrutmen THL, mengangkat THL ponakan, rekomendasi mertua, atau rekomendasi tokoh-tokoh agama. Sekarang ini pemprov membeli sistem terkait Badan Kepegawaian Daerah yang secara online mengatur sistem ASN dan THL," ujarnya.
Dia mencontohkan di Pemprov Sulut ada sekitar 5.000 tenaga harian lepas (THL) dan terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum sekitar 700 orang THL.
"Bayangkan kalau tidak ada mekanisme atau sistem yang mengatur. Sekarang setiap awal tahun sudah dievaluasi, melihat tematiknya, apa keahliannya, keperluan dinas berapa orang, jangan sampai kekurangan. Harus transparan," ujarnya.
"Harus punya prinsip akuntabilitas. Ini tidak ada jalan lain, papancuri (pencuri) out dari sini, ini saya sampaikan karena baik wali kota dan wakil wali kota bukan otak pencuri, mereka dari latar belakang ekonomi yang matang," kata Wagub di Manado, Rabu.
Hal ini, sebut Wagub mudah-mudahan bisa menjadi role model bagi kepala dinas, camat, lurah hingga kepala lingkungan.
"Kita harus belajar dulu dengan pribadi kita, ada yang namanya impulse control atau dorongan-dorongan sesaat, yang paling berbahaya adalah sex, kedua adalah materi. Kita harus punya benteng untuk yang namanya impulse control itu," ujarnya.
Dorongan sesaat ini, menurut Wagub bisa saja terjadi ketika seseorang tidak memiliki benteng yang kuat.
Semisal ada orang yang membawa uang kepada Kadis Pekerjaan Umum, Dirut PD Pasar dengan nominal tertentu, atau pembuatan KTP oleh untuk warga negara asing atau untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam bentuk kredit usaha.
Selain akuntabilitas, aspek lainnya yang dibutuhkan adalah sistem internal dan transparansi karena sudah bukan zamannya lagi satuan kerja perangkat daerah yang menyembunyikan kegiatan.
"Sudah bukan zamannya kepala SKPD sembunyikan rekrutmen THL, mengangkat THL ponakan, rekomendasi mertua, atau rekomendasi tokoh-tokoh agama. Sekarang ini pemprov membeli sistem terkait Badan Kepegawaian Daerah yang secara online mengatur sistem ASN dan THL," ujarnya.
Dia mencontohkan di Pemprov Sulut ada sekitar 5.000 tenaga harian lepas (THL) dan terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum sekitar 700 orang THL.
"Bayangkan kalau tidak ada mekanisme atau sistem yang mengatur. Sekarang setiap awal tahun sudah dievaluasi, melihat tematiknya, apa keahliannya, keperluan dinas berapa orang, jangan sampai kekurangan. Harus transparan," ujarnya.